Rabu 22-11-2017


Pemilu 2014 di Indonesia
Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu


Download Laporan dalam bentuk PDF

Pada tahun 2014, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden secara efektif, kredibel, dan damai. Melalui kedua pemilu tersebut, Indonesia memilih anggota dewan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dan kepala negara (presiden/wakil presiden) secara demokratis. Walaupun terdapat berbagai ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kedua pemilu tersebut, pencapaian kedua pemilu tersebut dapat dibanggakan karena dicapai hanya dalam waktu 15 tahun setelah terbebas dari rezim otoriter yang mencengkram Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Dalam segi kualitas, Pemilu 2014 mengalami kemajuan pesat bila dibandingkan dengan Pemilu 2009 sehingga dapat menjadi sebuah fondasi yang kokoh bagi pemilu-pemilu mendatang.

Dengan jumlah suara yang dicoblos mencapai 135 juta Indonesia memiliki pemilu satu-hari terbesar di dunia – bahkan lebih besar dari Pemilu AS. Melalui Pemilu 2014, demokrasi Indonesia yang sangat hidup telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan proses konsolidasi demokrasi. Pada tanggal 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) mengumumkan bahwa Joko “Jokowi” Widodo sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Jokowi mendapatkan 71 juta dari 135 juta suara sah (53,15%) sehingga menang atas pesaingnya dengan selisih suara 6,3%.[1] Pasangan calon presiden (capres) Jokowi dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla memenangkan 23 dari 33 provinsi di Indonesia. Hasil hitung cepat atau quick count dari delapan lembaga survei dan jajak pendapat terkemuka dan terpercaya menunjukkan hasil yang sangat dekat dengan hasil penghitungan resmi, yang juga dikonfirmasi lebih lanjut oleh data dari situs pelacakan hasil berdasarkan crowdsourcing data formulir penghitungan di TPS (Formulir C1) yang diunggah oleh KPU dan tersedia secara online. Hasil crowdsourcing ini selain memperkuat kredibilitas hasil penghitungan resmi KPU juga menunjukkan pentingnya upaya-upaya yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sipil untuk memastikan terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil yang diajukan pasangan calon yang kalah, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, terkait protes hasil pemilu presiden (pilpres) 2014, sehingga hasil resmi tersebut berlaku secara final dan mengikat. Jokowi dilantik menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014.

Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pengelolaan daftar pemilih yang terdesentralisir diganti menjadi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH, sistem pendaftaran pemilih terkomputerisasi dan terpusat terbesar di dunia, yang menghasilkan daftar pemilih dengan kualitas jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak ada kelemahan berarti yang terjadi pada hari pencoblosan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat melaksanakan haknya untuk memilih. Tingkat partisipasi sangat tinggi: 75% untuk Pileg dan 70% untuk Pilpres. Pemilu dilaksanakan dalam suasana meriah layaknya perayaan: masyarakat berkumpul di masing-masing TPS yang totalnya berjumlah sekitar 500.000[2], memberikan suaranya dan kemudian menghitung suara secara transparan di hadapan anggota masyarakat. Sangat sedikit kekerasan yang terjadi selama hari pemungutan suara.

Akan tetapi, bukan berarti Pemilu 2014 tidak memiliki kelemahan. Terdapat ruang yang sangat besar untuk perbaikan ke depannya. Terjadi pelanggaran kampanye serius dalam Pilpres yang persaingannya sangat ketat, misalnya teknik kampanye yang lebih terselubung seperti peningkatan jumlah praktek politik uang, kampanye hitam, dan pencemaran nama baik kandidat secara terorganisir. Berbagai jenis kesalahan pelaksanaan prosedur banyak terjadi dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Walaupun tidak terjadi penyelewengan sistematis yang mempengaruhi hasil, kesalahan-kesalahan ini menunjukkan pentingnya penerapan prosedur secara lebih ketat dan pelatihan yang lebih intensif terhadap 4 juta petugas TPS. Selain itu, proses rekapitulasi manual juga sebaiknya diganti dengan sistem rekapitulasi suara secara elektronik yang dapat menentukan hasil penghitungan resmi hanya dalam beberapa hari. Selama ini masyarakat harus menunggu 30 hari untuk mendapatkan hasil resmi Pileg, dan 13 hari untuk hasil resmi Pilpres.

Proses penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan protesmerupakanbagian penting dari sebuah demokrasi yang sehat. Terlepas dari insiden kecil antara polisi dan sejumlah pendukung Prabowo-Hatta, Indonesia berhasil menyelesaikan seluruh sengketa pemilu melalui institusi yang berwenang. Institusi tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), memutus perkara melalui putusan setebal 4.392 halaman bertanggal 21 Agustus 2014, yang menyatakan bahwa persidangan tidak menemukan bukti kuat telah terjadinya pelanggaran bersifat masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 (ringkasan amar putusan tersebut, sepanjang 300 halaman, dibacakan dalam sesi pembacaan putusan yang disiarkan secara langsung di televisi). Secara umum, putusan ini juga merefleksikan putusan untuk sengketa hasil Pileg 2014. Ini adalah putusan yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia, karena menjadi preseden atas kedewasaan dalam proses transisi kekuasaan presiden dari petahana dan presiden baru yang terpilih. Dengan jajak pendapat yang menunjukkan tingginya angka kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu dan hasil pemilu, rakyat Indonesia menyongsong pemilu-pemilu mendatang dengan optimisme yang lebih tinggi. Sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, tentu saja Indonesia menghadapi banyak tantangan. Kendati demikian, selama siklus Pemilu 2014, masyarakat Indonesia telah memilih pemimpin yang mereka yakini paling cocok untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang.



[1] Jokowi mendapatkan 71 dari 133,5 juta suara sah - 135 juta adalah total surat suara yang digunakan, termasuk surat suara tidak sah.

[2] 545.803 TPS untuk pemilu legislatif (pileg) dan 477.291 TPS untuk Pilpres. Perbedaannya muncul karena untuk Pileg, maksimal 500 pemilih tiap TPS sementara untuk Pilpres, maksimal 800 pemilih tiap TPS sehingga beberapa TPS digabungkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan siklus pemilu 2014 dapat dinilai sukses. Terlepas dari kesuksesan tersebut, tetap terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Untuk memperkuat aspek-aspek yang masih belum sempurna, dan meneruskan perbaikan yang sudah terlaksana, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diajukan:

  • Meningkatkan kualitas sistem SIDALIH yang telah sukses meningkatkan kualitas daftar pemilih secara signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya.
  • Meningkatkan kualitas, memperkuat, dan mengkonsolidasikan kerangka hukum pemilu, misalnya dengan cara menggabungkan berbagai undang-undang kepemiluan untuk menyelaraskan peraturan perundangan, menghilangkan inkonsistensi, dan meningkatkan kemudahan penerapan prosedur kepemiluan.
  • Menerapkan sistem manajemen hasil pemilu yang terkomputerisasi (e-rekap) untuk menghasilkan hasil pemilu yang kredibel di seluruh tingkatan rekapitulasi dalam beberapa hari setelah Hari Pemilu. E-rekap harus dikembangkan dan diterapkan sebagai pengganti sistem rekapitulasi bertingkat manual yang prosesnya sangat lama, yang saat ini diterapkan.
  • Meningkatkan transparansi yang sudah dicapai dengan meneruskan penerapan pemindaian dan pengunggahan Formulir C1 (formulir hasil penghitungan suara di TPS) ke situs KPU untuk menjamin akses untuk seluruh anggota masyarakat dan meningkatkan kualitasnya dengan menerapkan peraturan yang jelas sehingga implementasinya konsisten.
  • Memperkuat prosedur pemberian dan penghitungan suara di TPS dan peningkatan pelatihan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait penerapan sistem pencoblosan manual (menggunakan surat suara kertas); dan juga mengoptimalkan sistem penghitungan suara di TPS yang sangat transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Penggunaan mesin penghitungan suara (disebut juga electronic voting machines/EVM atau e-voting) akan menghilangkan tradisi ini, sehingga penggunaan e-voting tidak disarankan.
  • Meningkatkan kualitas kinerja petugas pemilu tidak tetap (ad hoc) di berbagai tingkatan dengan cara menerapkan sistem rekrutmen yang lebih terbuka, sehingga petugas yang direkrut merupakan pelamar dengan kualitas dan kemampuan terbaik, sekaligus memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender tercapai. Setelah masa kerja mereka selesai, KPU harus melakukan evaluasi yang bersifat sistematis, kemudian menyimpan dan mengelola hasil evaluasi tersebut dengan seksama dalam sebuah sistem penyimpanan data terpusat, sehingga dapat digunakan untuk perekrutan petugas pemilu di masa mendatang.
  • Melakukan reformasi menyeluruh terkait kinerja aparat birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KPU untuk meningkatkan kualitas etos kerja, kinerja, dan kapasitas SDM secara signifikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi KPU secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pemilu.
  • Menyelaraskan siklus dan kalender kepemiluan Indonesia dengan menggabungkan pemilu menjadi dua pemilu serentak: satu pemilu nasional dan satu pemilu daerah, diselenggarakan dengan jarak dua setengah tahun. Pemilu daerah akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih gubernur, walikota, bupati dan anggota DPRD, sementara pemilu nasional akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan anggota lembaga legislatif nasional (DPR dan DPD).
  • Membentuk sebuah pengadilan khusus pemilu, dengan personel yang terlatih dan dukungan sumber daya yang memadai, untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara transparan dan kredibel sehingga kualitas proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat ditingkatkan.
  • Menangani praktek politik uang yang banyak terjadi dengan memperkuat pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menerapkan kewajiban pelaporan serta audit pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Pendanaan pemilu oleh negara yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengaruh uang dalam pemilu Indonesia.
  • Melaksanakan pendidikan pemilih yang lebih kuat dan/atau evaluasi pemilu untuk mengurangi tingginya tingkat suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah di Pileg 2014 adalah 14.601.436 (sekitar 10% dari surat suara yang digunakan) sementara jumlah surat suara tidak sah di Pilpres 2014 adalah 1.379.690 (1,02% dari surat suara yang digunakan).

Menghapus praktek noken di Papua dan pemungutan suara melalui pihak ketiga lainnya yang menjadi ajang praktek politik uang, untuk melindungi hak fundamental setiap pemilih untuk memberikan suara sebagaimana dijamin oleh prinsip utama sebuah negara demokratis.

Tulisan ini bukanlah laporan hasil sebuah misi pemantauan pemilu yang sistematis. Laporan ini ditulis berdasarkan dua komentar awal yang ditulis sesaat setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014. Tulisan ini mengacu kepada berbagai materi sumber terbuka (open source) dan berbagai pandangan dari ahli kepemiluan nasional dan internasional untuk menyusun sebuah ringkasan teknis yang menyeluruh terkait isu-isu utama dalam siklus kepemiluan ini. Walaupun membahas berbagai isu politik, tulisan ini tidak bertujuan untuk memberikan analisis politik terhadap Pemilu 2014 – tulisan ini bertujuan sebatas menjadi sebuah dokumen teknis yang harapannya dapat menjadi sumber acuan bagi proses reformasi kepemiluan di Indonesia. Tulisan ini bersifat non-paper. Para pembaca yang budiman dipersilakan untuk mendistribusikan tulisan ini di dalam lingkup organisasi dan lembaga masing-masing, menyalin atau menyadur teks yang terdapat di tulisan ini, tetapi mohon untuk tidak mengatribusikan atau mendistribusikan tulisan ini di luar lingkup tersebut.


Surat suara pemilu presiden 2009Pada tahun 1999, Pemilu untuk memilih anggota legislatif diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang belum diamandemen. Kemudian, Pilpres dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 dan 2009 dengan berlandaskan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Pemilu 2009 secara luas dianggap bermasalah, kurang berhasil memenuhi standar utama pemilu demokratis, dan dilaksanakan secara ad hoc. Aksesibilitas dan kualitas proses kepemiluan ditemukan tidak seragam di berbagai daerah. Kerangka hukumnya terlambat disahkan, susunannya tidak saling mendukung, penulisannya tidak sistematis, dan daftar pemilih disusun tanpa menggunakan sumber daya yang memadai sehingga tidak berfungsi dengan baik – seluruh masalah ini mengakibatkan proses pelaksanaan pemilu tersebut tidak memenuhi standar-standar yang seharusnya.

Kerangka hukum yang mengatur demokrasi perwakilan melibatkan lima undang-undang (UU) dan sejumlah peraturan turunan. Terjadi revisi besar dalam kerangka hukum Pemilu 2014. Revisi tersebut, mencakup aturan tentang pemenuhan syarat peserta pemilu, ketentuan pengawasan, prosedur pemungutan suara, dan prosedur penghitungan suara yang berpengaruh kepada politik dan kepemiluan.

Revisi terhadap UU kepemiluan yang ada mengakibatkan menurunnya jumlah partai politik (parpol) peserta pemilu. UU No. 8/2012 tentang Pileg mewajibkan tiap parpol untuk mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan KPU agar dapat dinyatakan secara sah sebagai peserta pemilu. Pada tahun 2009, terdapat 38 parpol tingkat nasional di surat suara untuk pemilu nasional, ditambah 6 partai lokal yang hanya bersaing di daerah-daerah pemilihan (dapil) di provinsi Aceh. Sembilan parpol kemudian berhasil memenangkan kursi di DPR. Setelah Pemilu 2009, kesembilan partai di DPR tersebut mengamandemen UU Pemilu dan menetapkan persyaratan yang jauh lebih berat kepada parpol untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, lolos verifikasi parpol di KPU sebagai peserta, dan untuk memenangkan kursi di lembaga legislatif. Persyaratan yang ditetapkan sangat tinggi bahkan jika diukur menggunakan standar internasional. Sebuah parpol harus memiliki kantor cabang permanen di setiap provinsi di Indonesia (total 33 provinsi), kantor cabang di setidaknya 75% dari total 497 kabupaten/kota di Indonesia, dan kantor cabang (boleh tidak permanen) di setidaknya 50% dari total 6,700 kecamatan di Indonesia. Untuk Pemilu 2014, 46 parpol awalnya mendaftar, namun setelah persyaratan ini diberlakukan dengan ketat oleh KPU, hanya 12 parpol nasional dan tiga partai lokal Aceh yang akhirnya lolos sebagai peserta pemilu.

Ambang batas untuk mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkatkan oleh UU No. 8/2012, dari 2,5% di Pemilu 2009 menjadi 3,5% untuk Pemilu 2014. Ambang batas baru ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian memutuskan untuk tetap menggunakan angka ambang batas untuk DPR, namun tidak berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Putusan MK harus dipandang sebagai sebuah langkah positif untuk meningkatkan keberagaman keterwakilan parpol di DPRD dan mengurangi potensi konflik pascapemilu ke depannya.

Pada tahun 2011, sebuah lembaga yang hanya ada di Indonesia didirikan untuk mengawasi kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik yang diamanatkan oleh UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lembaga tersebut, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga tingkat nasional yang bertugas untuk mengawasi dan memutuskan perkara terkait tuduhan pelanggaran kode etis oleh komisioner KPU dan/atau Bawaslu. DKPP dibentuk menjadi sebuah lembaga yang mandiri karena partai-partai politik menengarai bahwa bentuk pengawasan pelanggaran etis yang sebelumnya ditangani oleh sebuah divisi internal di tubuh KPU, tidak mampu bertindak tegas dan independen terkait pelanggaran etis yang dilakukan oleh komisioner KPU.

Keberadaan DKPP cukup kuat dan berpengaruh di ranah kepemiluan. Dari bulan Januari hingga Desember 2014, DKPP telah memecat 180 komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota[3]. DKPP juga telah memberikan peringatan kepada anggota KPU Pusat dan Bawaslu Pusat, walaupun tidak ada yang dipecat. Institusi ini, diketuai oleh Jimly Asshiddiqie,pendiri sekaligus mantan ketua pertama MK, kerap menyampaikan ancaman pemecatan kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Ancaman yang disampaikan di forum publik berdampak negatif pada kepercayaan diri penyelenggara pemilu saat akan mengambil inisiatif yang bersifat terobosan. Berdasarkan aturan perundang-undangan, putusan DKPP bersifat final dan mengikat; kendati demikian, salah satu komisioner yang dipecat mengajukan gugatan banding ke MK. Pada bulan Maret 2014, MK memutuskan bahwa komisioner yang dipecat berdasarkan rekomendasi DKPP dapat mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang kemudian akan mengeluarkan putusan akhir.

Selain itu, terdapat sejumlah perubahan yang terkait dengan aturan pemungutan suara yang mengubah prosedur operasional pelaksanaan pemungutan suara. Pertama, KPU kembali memberlakukan sistem coblos, sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 8/2012, untuk menggantikan penggunaan sistem contreng yang dipakai pada Pemilu 2009. Digunakannya kembali sistem coblos, yang sudah lama digunakan di Indonesia, adalah perubahan positif yang diyakini ikut berperan dalam mengurangi besarnya jumlah surat suara tidak sah yang muncul pada Pemilu 2009. Sejalan dengan tren internasional, pada Pemilu 2014 KPU mendistribusikan buku petunjuk bagi petugas TPS untuk memastikan bahwa jika niat pemilih untuk memilih seorang kandidat atau sebuah partai sudah jelas terlihat melalui adanya tanda di surat suara, maka suara tersebut harus dihitung sebagai suara sah. Mendekati hari pencoblosan, diterbitkan pula instruksi bagi petugas TPS untuk melarang penggunaan ponsel berkamera di bilik suara untuk mencegah pembelian praktek jual beli suara. Imbas dari aturan yang diterbitkan belakangan tersebut sulit diukur.

Walaupun bukan merupakan amandemen undang-undang secara formal, penerapan UU pemilu secara tegas oleh KPU berhasil meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan di Pemilu 2014. Pemantau pemilu mencatat bahwa di Pemilu 2014, calon legislatif perempuan mencapai kisaran 35-40% dari seluruh daftar calon tetap yang diajukan parpol peserta pemilu, karena ketentuan di UU yang ada saat ini mewajibkan setidaknya sepertiga dari daftar calon tetap yang diajukan partai terdiri atas calon perempuan. Dengan mengajukan jumlah kandidat perempuan sedikit di atas batas minimum kuota yang ditetapkan UU, partai politik memastikan adanya kelebihan calon perempuan untuk mengantisipasi agar jika ada yang mengundurkan diri dari pencalonan, daftar calon yang diajukan partai tidak menjadi gugur karena tidak dapat memenuhi kuota perempuan tersebut. Terdapat tingkat dukungan yang tinggi bagi perempuan yang maju sebagai calon pejabat di Indonesia, sebagaimana dilaporkan survei LSI-IFES pada Desember 2013 yang menemukan bahwa 83% responden mendukung perempuan untuk berperan sebagai anggota legislatif.[4] Survei tersebut juga menyatakan bahwa 62% laki-laki dan 60% perempuan mendukung penerapan kuota perempuan bagi daftar calon legislatif yang diajukan partai. KPU awalnya mendiskualifikasi daftar calon yang diajukan parpol di beberapa dapil karena tidak memenuhi ketentuan kuota minimal perempuan, namun parpol tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki daftarnya untuk diajukan kembali. Pada akhirnya, pemilu 2014 mengantarkan 97 perempuan duduk di kursi DPR. Jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2004, di mana 103 perempuan terpilih menjadi anggota DPR. Kendati demikian, angka ini masih berada di kisaran rata-rata internasional dan regional terkait persentase keterpilihan legislator perempuan dan prestasi ini dicapai bukan melalui penerapan kebijakan  pengalokasian  sejumlah kursi (reserved seats) di DPR untuk perempuan – perempuan Indonesia yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif memenangkan kursi mereka melalui kompetisi murni.

Selain itu, dalam siklus pemilu nasional 2014, sistem noken kembali diperbolehkan untuk digunakan di Papua. Walaupun noken, sebuah cara pemungutan suara melalui pihak ketiga atau musyawarah masyarakat dimana pemimpin adat mengisi surat suara mewakili anggota masyarakat adat tersebut, dianggap melanggar banyak prinsip kepemiluan, MK mendukung validitas penggunaan noken melalui tiga putusan yang dikeluarkan antara 2009 dan 2012[5] dengan alasan bahwa konstitusi menjamin dan menghargai hak masyarakat adat untuk melaksakan tradisi dan kebijaksanaan adat. Pembahasan lebih lanjut tentang sistem noken dapat ditemukan di bagian selanjutnya tulisan ini.



[3] Sawabi, G. 18 December 2014. “Ini Daerah Pengaduan Terbanyak oleh DKPP”. Tribun News. Diunduh dari: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/ini-daerah-pengaduan-terbanyak-oleh-dkpp

[4] Survei pra-pemilu oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)-IFES, melibatkan 1890 responden dengan margin of error sebesar ±2.3%; Desember 2013

[5]Putusan MK Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, Putusan MK Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, Putusan MK Nomor 3/PHPU.D-X/2012

Sekelompok anggota KPU baru yang lebih kuat berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014. Secara kolektif, anggota KPU periode 2012-2017 memiliki banyak pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi dan ikut ambil bagian dalam pembaharuan di bidang kepemiluan selama periode Reformasi.

Selama Pemilu 2009, pemilih Indonesia dapat memilih sejumlah partai yang mengusung berbagai visi dan misi. Partai-partai dan kandidat perserta pemilu berkampanye secara bebas dan membagikan materi kampanye di 2014. Akan tetapi UU kepemiluan untuk pemilu 2014 menyusutkan jumlah partai peserta pemilu dari 38 menjadi 12.

Proses pendaftaran partai politik adalah salah satu aspek paling penting dalam siklus pemilu, karena proses ini akan menentukan tingkat kepercayaan partai politik terhadap tahapan-tahapan pemilu selanjutnya. Proses pendaftaran parpol di KPU diwarnai oleh perebutan ranah jurisdiksi hukum antar badan penyelenggara pemilu dan pertarungan hukum antara parpol dan KPU. Kendati demikian, baik penyelenggara pemilu dan partai politik menunjukkan itikad baik untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia dan menghargai putusan pengadilan terkait penyelesaian sengketa tersebut. Kedua hal ini merupakan perkembangan positif yang mengindikasikan tingkat kedewasaan berpolitik yang tinggi.

Pada bulan Mei 2012, UU No. 8/2012 tentang pemilu legislatif diundangkan dan mulai berlaku. Pasal 8 ayat (1) memperbolehkan parpol yang telah memperoleh kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2009 dan parpol yang mendapatkan minimal 2,5% suara sah di Pemilu 2009 untuk secara otomatis dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Lebih dari 17 partai kemudian mengajukan uji materi ke MK atas ketentuan tersebut. Pada bulan Agustus 2012, MK membatalkan aturan ini dan mengharuskan seluruh parpol untuk mengikuti proses verifikasi di KPU. Pada bulan September 2012, KPU menyatakan bahwa 34 dari 46 parpol yang mengikuti proses pendaftaran berhasil lolos tahap verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahap kedua proses pendaftaran, yakni verifikasi faktual terhadap daftar anggota partai dan persyaratan lainnya. Pada bulan Oktober 2012, KPU memutuskan bahwa hanya 16 dari 34 parpol yang berhak mengikuti tahap verifikasi faktual, termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB), lolos tahap tersebut dan sepenuhnya berhak menjadi peserta pemilu.

Tidak puas akan hasil tersebut, sejumlah partai yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU mengajukan protes ke Bawaslu dan DKPP dengan alasan bahwa KPU tidak menjalankan prosedur pelaksanaan verifikasi dengan benar. Setelah melakukan pemeriksaan, DKPP mengeluarkan keputusan yang memerintahkan KPU untuk memverifikasi ulang 18 partai yang tidak lolos verifikasi administratif. Setelah menyelesaikan proses verifikasi faktual, KPU memutuskan bahwa 10 parpol nasional (tidak termasuk PKPI dan PBB) dan tiga partai lokal di Aceh berhak menjadi peserta pemilu 2014.

Pada bulan Januari 2013, partai-partai yang masih ingin menjadi peserta pemilu melakukan dua strategi berbeda untuk mengubah keputusan KPU. PKPI dan 14 partai lainnya memprotes keputusan KPU melalui Bawaslu, sementara PBB mengajukan perkara gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta. Bawaslu membatalkan keputusan KPU terkait PKPI dan memerintahkan KPU untuk mengesahkan PKPI sebagai salah satu peserta pemilu. Akan tetapi, KPU menolak kewenangan Bawaslu terkait sengketa PKPI, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu tidaklah final dan mengikat, dan bersikukuh bahwa PKPI harus tetap dinyatakan tidak berhak menjadi peserta pemilu. Merespon hal ini, PKPI meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memberi putusan terkait ketetapan Bawaslu , sementara 14 partai lainnya melakukan strategi lain dengan cara mengajukan banding ke PTTUN DKI Jakarta. Pada putusan bulan Februari 2013, PTTUN membatalkan keputusan KPU dan memerintahkan KPU untuk secara sah menetapkan PBB sebagai peserta pemilu. Gugatan banding 14 partai lain tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam putusannya terhadap gugatan banding PKPI, MA memperkuat keputusan KPU dengan menyatakan bahwa ketetapan Bawaslu terkait proses pendaftaran parpol peserta pemilu tidaklah bersifat final dan mengikat. PKPI, melihat bahwa kesuksesan gugatan banding PBB di PTTUN, kemudian juga mengajukan gugatan banding ke PTTUN. Pada bulan Maret 2013, PTTUN menyatakan bahwa PKPI berhak menjadi peserta pemilu 2014. Agar prosesnya tidak berlarut-larut dengan gugatan banding yang silih berganti, KPU menerima putusan tersebut dan menutup proses pendaftaran parpol dengan mengesahkan secara resmi 12 partai nasional dan 3 partai lokal sebagai peserta yang berhak mengikuti Pemilu 2014.

UU kepemiluan tahun 2012 mengekang pilihan rakyat Indonesia dalam memilih parpol dan juga mengukuhkan posisi parpol yang memiliki kursi di DPR. Saat UU tersebut menetapkan syarat-syarat pendaftaran parpol peserta pemilu yang lebih berat dan dinaikkannya ambang batas,(dari minimal 2,5% menjadi 3,5% dari jumlah suara sah nasional) posisi partai besar menjadi lebih kuat dan partai kecil lebih sulit untuk berkompetisi. PBB dan PKPI ditambahkan ke daftar peserta pemilu setelah memenangkan gugatan banding di PTTUN untuk membatalkan putusan awal KPU.. Terlepas dari kesuksesan upaya hukum tersebut, , kedua partai tersebut tetap menghadapi kendala dalam pemenuhan ambang batas perolehan suara , sehingga mereka tidak berhasil memenangkan kursi di DPR.

 “Politik uang” adalah frase yang umum digunakan di Indonesia untuk menyebut berbagai masalah terkait pembelian suara dan manipulasi kepemiluan menggunakan uang. Menurut survei LSI-IFES bulan Desember 2013, 84% responden menyatakan bahwa mereka memiliki sangat sedikit pengalaman terkait pembelian suara.[6] Media melaporkan bahwa praktek politik uang semakin marak mendekati hari pemilu, termasuk ditemukannya kandidat yang membagikan amplop berisi uang atau bingkisan berisi sembako dalam kegiatan kampanye. Pemantau pemilu domestik melaporkan bahwa praktek-praktek tersebut masih ditemukan di Hari Pemilu, di mana suara dibeli dengan harga antara Rp. 10.000 – 200.000. Sumber lainnya menyatakan bahwa tokoh masyarakat ternama dibayar oleh parpol untuk mengumpulkan suara untuk parpol tersebut di TPS-TPS tertentu dan kemudian dibayar sesuai jumlah suara sah yang berhasil dikumpulkan.

Penelitian kualitatif terhadap sikap pemilih belakangan ini menunjukkan bahwa uang atau bingkisan tidak serta merta mempengaruhi pilihan akhir pemilih. Di Indonesia, kandidat yang kaya raya tidak selalu menjadi pemenang. Walaupun sistem proporsional-terbuka di tahun 2009 mengurangi insentif bagi kandidat untuk membeli posisi nomor urut awal dalam daftar calon legislatif (caleg) partai politik, para ahli khawatir bahwa sistem proporsional-terbuka mendorong kecurangan pemilu antar caleg dari partai yang sama dengan cara memindahkan suara dari satu kandidat ke kandidat lainnya. Transfer seperti ini difasilitasi oleh petugas pemilu yang nakal. Beberapa ahli berpendapat bahwa kandidat perempuan lebih rentan terhadap praktek-praktek seperti ini karena mereka biasanya tidak memiliki sumber daya kampanye, pengalaman politik, dan pengaruh di struktur pimpinan partai yang kuat dibanding dengan kandidat laki-laki. Pembelian suara adalah kelemahan paling dominan dalam siklus Pemilu 2014 – ini harus ditangani secara tegas untuk menjamin dan melindungi integritas sistem pemilu.

Reformasi pendanaan kampanye dibutuhkan sebagai program jangka panjang untuk memutus ketergantungan partai terhadap pebisnis kaya dan untuk mengentaskan perilaku mengumpulkan kekayaan saat menjabat untuk mendanai jaringan partai dan kebutuhan kampanye. Beberapa orang menyebut sistem pendanaan publik perlu diterapkan sebagai cara menangani isu politik uang dan mengurangi biaya kampanye yang sangat tinggi. Namun opsi kebijakan pendanaan partai melalui anggaran negara kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. mengingat partai politik sering disebut sebagai salah satu institusi yang paling korup.. Reformasi pendanaan kampanye tingkat menengah dapat dilakukan untuk penguatan sistem yang ada dengan cara memperkuat kewajiban pelaporan dan penerapan aturan oleh badan pengawas. Memindahkan fokus pengawasan dari pengumpulan dana kampanye ke pengeluaran dana kampanye dapat menjadi langkah yang penting untuk mengawasi pengawasan laporan partai yang diaudit berdasarkan kegiatan yang secara actual dilakukan, kemudian dihukum secara tegas jika ditemukan pelanggaran.



[6] Ibid.

Penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2014 adalah kisah sukses yang penting untuk ditekankan. Daftar pemilih tersebut berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 dan tidak ada protes atau kontroversi pasca-pemilu terkait integritas daftar pemilih yang telah disusun. Ini adalah salah satu indikator kuat meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu di tahun 2014.

Daftar pemilih yang disusun KPU untuk Pemilu 2009 memiliki banyak masalah sehingga hampir tidak dapat digunakan untuk keperluan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014. Daftar pemilih Pemilu 2009 adalah contoh utama untuk menunjukkan lemahnya penyelenggaraan Pemilu 2014: penyusunannya terlambat dan berdasarkan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak dikelola dan tidak akurat. Berdasarkan UU, KPU wajib mendasarkan penyusunan daftar pemilih menggunakan data kependudukan resmi Kemendagri tersebut.

Pada tahun 2013, KPU kembali diwajibkan oleh UU untuk menyusun daftar pemilih Pemilu 2014 berdasarkan data kependudukan Kemendagri yang kualitasnya kurang memenuhi standar. Akan tetapi, KPU juga diperbolehkan menggunakan sumber data lain, misalnya daftar pemilih pemilukada pasca-2009 sebagai data tambahan untuk melakukan pengecekan silang. Prestasi pertama KPU dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 adalah secara sukses mengkomputerisasi penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih Indonesia berubah dari daftar manual, terdesentralisir, dan tercerai berai menjadi sebuah basis data tunggal yang terpusat, disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses dari banyak titik, sehingga KPU memiliki kemampuan untuk mengelola data yang secara signifikan meningkatkan kualitas daftar pemilih. Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) yang dikembangkan merupakan sebuah sistem daftar pemilih terpusat nasional terbesar di dunia saat ini. Selain itu, sistem SIDALIH dibangun menggunakan arsitektur open-source sehingga sangat hemat biaya dibandingkan yang dikeluarkan negara-negara lain. Selain keunggulan dalam segi infrastruktur teknologi informasi, SIDALIH juga mampu menentukan data pendaftaran pemilih mana yang akan dikumpulkan, diverifikasi, dibuka aksesnya, dan digunakan untuk penyusunan daftar pemilih di seluruh penjuru Indonesia pada Hari Pemilu. SIDALIH tidak hanya menyusun daftar pemilih yang lebih akurat dari pemilu-pemilu sebelumnya namun juga menjadi instrumen untuk terus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait pernyusunan daftar pemilih.

KPU menghadapi banyak tantangan ketika pertama kali akan mengimplementasikan SIDALIH; sebagian karena kurangnya sumber daya internal dan masalah organisasi, dan sebagian lain karena kualitas data kependudukan Kemendagri yang kurang mendukung. Walaupun SIDALIH telah berfungsi sebagaimana diharapkan, kualitas pengumpulan data door-to-door dan entri data sangat bermasalah. Walaupun kualitas daftar pemilih 2014 jauh lebih baik daripada 2009, daftar pemilih tersebut masih menyisakan banyak ruang untuk perbaikan ke depannya. Ketika data kependudukan yang baru sudah sepenuhnya berfungsi dan program KTP elektronik (e-KTP) sudah terlaksana sepenuhnya, SIDALIH akan memungkinkan KPU pusat dan daerah untuk secara progresif terus meningkatkan kualitas data pemilih. Jika data yang disimpan terus dijaga dan dikelola sebagaimana mestinya, KPU tidak perlu lagi menyusun daftar pemilih dari awal, baik untuk pemilu nasional maupun regional.

Sebelum periode kampanye Pileg 2014, beberapa parpol mengkritik kualitas daftar pemilih dengan tuduhan bahwa banyak pemilih berhak yang belum masuk dalam daftar tersebut, pemilih yang sudah meninggal masih terdapat dalam daftar, dan masih terdapat banyak data ganda atau fiktif. Daftar pemilih awal memang memiliki banyak data yang tidak akurat, namun ini bukan disebabkan oleh kecurangan secara luas, melainkan oleh karena kurang baiknya kualitas informasi data kependudukan yang diperoleh dari Kemendagri atau entri data yang tidak akurat. Daftar pemilih yang lebih baik kualitasnya, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, telah mengundang lebih banyak pengecekan oleh para parpol dan calon legislatif peserta pemilu. Hal ini mengakibatkan teridentifikasinya lebih banyak data bermasalah – akan tetapi, memang itulah tujuan pengecekan, sehingga identifikasi data bermasalah oleh peserta pemilu bisa menjadi bagian proses alami perbaikan daftar pemilih jauh hari sebelum hari pemilu. Melalui SIDALIH, KPU berhasil membersihkan 17 juta data pemilih ganda, 1,7 juta data pemilih yang sudah meninggal dunia, dan mengisi 60 juta nama pemilih sah yang datanya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Di bawah instruksi Bawaslu, proses pengecekan ini terus berlangsung hingga dua minggu sebelum hari pencoblosan

Selaras dengan UU No. 8/2012 yang menggariskan bahwa setiap pemilih yang berhak memilih harus terdaftar, terlepas dari apakah pemilih tersebut memiliki KTP atau tidak. Untuk mengakomodasi peraturan tersebut,KPU bekerja keras untuk mengakomodir pemilih berhak yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Untuk alasan akomodasi tersebut juga, KPU menambahkan satu lagi jenis daftar pemilih yakni Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang hendak pindah TPS.

DAFTAR PEMILIH

 

PEMILIH TERDAFTAR

PENGGUNA HAK PILIH

PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH

DPS (Daftar Pemilih Sementara)

180,719,854

 

 

DPT (Daftar Pemilih Tetap)

188,268,987

130,831,174

69.5%

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

    473,416

438,972

93%

DPK (Daftar Pemilih Khusus)

    240,913

128,370

53%

DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan)

   2,859,296

2,848,860

99.6%

Angka berdasarkan Formulir KPU Model DC PPWP, hasil rekapitulasi: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_Pilpres_2014.pdf


Pemilih perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan dan prosedur pemilihan umum agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Survei nasional yang diadakan oleh LSI-IFES pada bulan Desember 2013 menimbulkan beberapa kekhawatiran karena temuan survei tersebut menunjukkan bahwa pemilih masih belum memiliki pemahaman yang memadai. Hal tersebut serupa dengan hasil dari survei-survei lainnya. Data dari LSI-IFES mencatat tingginya antusiasme pemilih: 90 persen responden menyatakan bahwa mereka kemungkinan besar akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Survei tersebut diselenggarakan empat bulan sebelum hari pencoblosan , dan temuannya menunjukan bahwa kurang dari setengah total responden yang tidak mengetahui kapan Pemilu akan diselenggarakan. Namun, informasi mengenai hari dan tanggal Pemilu terus disosialisasikan dengan jelas pada masyarakat seiring dengan mendekatnya tanggal penyelenggaraan Pemilu. Pada bulan Maret 2014, saat tahapan kampanye pemilu resmi berjalan, jajak pendapat Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa pemilih yang menyatakan yakin akan turut serta dalam Pemilu adalah sebesar 76 persen; angka ini mendekati tingkat partisipasi sesungguhnya Pemilu 9 April 2014, yaitu sebesar 75 persen, yang secara global dapat dinilai baik.

KPU tetap menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia mengenai tata cara memilih pada Pemilu, di mana hampir setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang Pilpres bulan Juli melalui informasi dari KPU (47 persen), diikuti dengan partai politik dan dari caleg (22 persen) dan media berita (20 persen).[8] KPU lebih cenderung disebutkan sebagai sumber informasi di daerah pedesaan daripada di perkotaan, sedangkan media berita lebih cenderung disebutkan di daerah perkotaan

Para komisioner dan staf KPU daerah tetap merupakan bagian paling penting dalam menyampaikan pesan kunci tentang waktu Pemilu dan prosedurnya, tetapi kampanye periklanan nasional pun turut berperan. Survei yang sama melaporkan bahwa 46 persen dari responden melihat iklan-iklan televisi dengan kotak suara sebagai maskot, 58 persen melihat poster atau pamflet dengan frase ‘Ayo Memilih’, 44 persen melihat atau mendengar pesan dengan frase ’Pilih, Coblos, Celup’ yang menginformasikan tata cara memilih pada para pemilih, dan 45 persen melihat pesan dengan frase ‘Pilih Yang Jujur’ yang mendorong para pemilih untuk memilih kandidat yang bersih.[9] Hal yang terpenting adalah interaksi setiap individu di masyarakat dengan jajaran KPU daerah atau petugas penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Sembilan puluh satu persen responden Indonesia merespon bahwa mereka menerima surat pemberitahuan tentang Pemilu di rumah mereka. Enam persen menyatakan tidak menerima surat tersebut.

Meskipun proses dan kinerja penyelenggara dan staf dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April secara umum memperoleh nilai positif, masyarakat Indonesia mengidentifikasi terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk pemilu mendatang. Saat diminta untuk menyebutkan masalah terpenting yang perlu KPU tangani pada Pemilu selanjutnya, masalah-masalah yang paling sering muncul adalah informasi mengenai prosedur Pemilu (24 persen), proses pendaftaran pemilih (15 persen), validitas hasil pemungutan suara selama proses rekapitulasi bertingkat (9 persen), kelayakan fasilitas TPS (8 persen), kompetensi KPPS, dan informasi mengenai waktu dan tempat mencoblos (5 persen).[10]



[8] Lembaga Survei Indonesia (LSI)-IFES Survei Nasional Pasca Pileg dengan 2009 responden dan margin of error ±2.2%, Juni 2014

[9] Ibid.

[10] Ibid.

Beberapa regulasi pemilu masih perlu dijelaskan dengan lebih baik termasuk prosedur untuk warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tertentu. Menurut survei LSI-IFES yang diselenggarakan pada bulan Juni 2014, di antara pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa mereka dapat memilih di TPS selain di tempat mereka terdaftar, dengan syarat membawa surat pengantar dari penyelenggara pemilu setempat yang menjelaskan bahwa mereka telah pindah dari alamat awal mereka. Hanya 38 persen yang tahu akan ketentuan tersebut dan tenggat waktu untuk didaftarkan kan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS baru dimana mereka ingin memilih .[11] Undang-Undang menjamin bahwa pemilih berhak yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa ditambahkan pada Daftar Pemilih Khusus (DPK).

KPU membuat prosedur khusus untuk mengurangi jumlah warga yang akan kehilangan hak pilih, yaitu melalui pembuatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Penerapan yang luas dari DPKTb dalam Pemilu menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui prosedur ini. Pada jam terakhir sebelum pencoblosan diakhiri, para pemilih yang berhak namun tidak terdaftar pada DPT, DPTb, atau DPK diperbolehkan untuk didaftarkan di DPKTb dan untuk memilih. Angka tidak resmi dari Pilpres menunjukkan bahwa banyak pemilih yang telah menggunakan pilihan ini. Sedangkan dari lebih 134 juta pemilih yang telah mencoblos, diperkirakan lebih dari 400.000 menggunakan hak pilihnya menggunakan DPTb, 135.000 menggunakan DPK, dan lebih dari 2,9 juta menggunakan DPKTb.[12] Meskipun tidak sempurna dan rentan terhadap penyalahgunaan, mekanisme-mekanisme ini sepertinya telah berhasil menjamin pemenuhan hak pilih bagi sekitar 3,5 juta warga negara. Analisis lebih jauh akan membantu dalam menentukan apakah prosedur-prosedur tersebut digunakan secara berlebihan di beberapa wilayah dapat mengungkapkan praktek-praktek kecurangan dalam pemberian dan penghitungan suara. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemilih pengguna DPKTb cenderung memihak satu kandidat daripada yang lain, atau seorang pemilih tunggal dapat memilih berulang kali. Mengingat KPU yang banyak dikritik akibat menghilangkan hak pilih banyak pemilih pada pemilu 2009, maka prosedur-prosedur ini adalah usaha tulus untuk memberikan kesempatan untuk memilih bagi warga negara yang masih belum terdaftar, bagi yang baru memenuhi syarat untuk memilih, baru yang pindah domisili, atau tidak berada di wilayah domisili pada waktu Pemilu berlangsung.



[11] Ibid.

[12] 134.953.967 pemilih yang menggunakan hak pilih (domestik and luar negeri); 446.575 menggunakan DPTb; 135.494 DPK; 2.910.323 DPKTb (sumber: http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf)

Sejak Pileg, KPU terus bekerja untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Upaya tersebut terus dilakukan sejak 14 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan Pileg, KPU memobilisasi tenaga kerja dan memanfaatkan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sistem tersebut saat ini merupakan sistem registrasi pemilih terpusat nasional terbesar di dunia. Sejak April 2013, KPU telah menggabungkan jutaan hasil perbaikan data dari Kementerian Dalam Negeri dan dari petugas lapangan pemutakhiran data KPU untuk memperbaiki daftar pemilih dan memastikan bahwa daftar tersebut akurat, komprehensif, dan mutakhir. DPT meningkat dari 187.852.992 pemilih untuk Pileg menjadi 190.307.134 untuk Pilpres – peningkatannya berjumlah 2.454.142 pemilih.

Daftar pemilih yang akurat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka, baik dalam menetapkan persyaratan maupun sebagai dasar acuan pada hari Pemilu. KPU sukses dalam melakukan penetapan daftar pemilih yang akurat yang teriindikasi dari proses penyelenggaraan Pemilu yang teratur di TPS. Pada 13 Juni, ketua Bawaslu, Muhammad menyatakan bahwa proses pemutakhiran DPT yang dilakukan oleh KPU telah berjalan secara optimal. Ia meminta pasangan kandidat presiden tidak mempermasalahkan DPT setelah penetapannya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa KPU telah melakukan segala hal yang mungkin untuk mempertahankan keberhasilannya.

DPT juga tidak dijadikan alasan utama  dalam perkara sengketa hasil pemilu yang diajukan partai atau kandidat pada Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Pileg. Sebelum hari pemungutan suara, beberapa partai seperti PDI-P dan Gerindra telah menyiapkan temuan rinci   mengenai kekhawatiran mereka akan kualitas DPT dan mengindikasikan akan mengajukan gugatan hukum apabila masalah-masalah yang mereka identifikasi tidak ditangani. Tidak mengemukanya kasus-kasus besar yang berkaitan dengan DPT pasca Pemilu adalah indikasi bahwa penyusunan daftar pemilih nasional untuk Pemilu 2014 merupakan kisah sukses yang patut disoroti. Daftar ini tidak hanya bermanfaat dalam menyelenggarakan kedua Pemilu, tetapi juga merupakan fondasi kokoh bagi proses perbaikan penuyusunan daftar pemilih yang terus menerus untuk keperluan pemilihan kepala daerah dan nasional tahun 2019.

Pengetahuan pemilih mengenai cara memilih adalah masalah penting pada 2014 mengingat begitu tingginya nya jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2009. Pada Pileg 2009, tingkat suara tidak sah berjumlah luar biasa besar yaitu 14,4 persen. Keputusan untuk mengubah tata cara pemberian suara dengan cara mencoblos, yang sudah digunakan sejak lama dan dikenal luas oleh masyarakat, menjadi mencontreng surat suara, adalah alasan besarnya surat suara tidak sah Pemilu 2009. Pada 2014, KPU kembali menggunakan metode lama (mencoblos) – sebuah perubahan yang mudah untuk dikomunikasikan pada masyarakat melalui slogan “mencoblos lagi”. Pada Desember 2013, hampir sepertiga (32 persen) dari responden survei LSI-IFES tidak tahu cara yang benar untuk menandai surat suara.

Apabila diukur secara nasional, persentase suara tidak sah pada Pileg 2014 adalah 10,77 persen, lebih rendah daripada 2009. Kendati demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari standar internasional. Bukti menunjukkan persentase suara tidak sah termasuk paling rendah untuk pemilu anggota DPRD dan paling tinggi untuk DPD. Pada satu dapil nasional di provinsi Banten, suara tidak sah mencapai 22 persen. Variasi janggal di Banten ini memperlihatkan perlunya diadakan audit atas pemberian suara agar masalah lokal yang terjadi dapat diketahui, tetapi informasi untuk terjadinya pemberian suara yang digolongkan tidak sah perlu penyelidikan yang lebih serius. Namun dikarenakan pembatasan UU, para peneliti Pemilu tidak dapat memperoleh akses untuk membuka kotak suara untuk mempelajari hal-hal yang menyebabkan tingginya  prosentase suara tidak sah pada Pemilu 2014. Sebagai gantinya, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan wawancara pada para pemangku kepentingan pemilu, termasuk anggota KPU nasional dan daerah tingkat kabupaten/kota, serta petugas KPPS yang telah melaporkan tingginya persentase surat suara tidak sah guna memahami secara lebih baik alasan dibalik keputusan mereka dalam menetapkan sah atau tidaknya satu surat suara. Wawancara lebih mendalam juga telah dilakukan terhadap komisioner KPU dan penyelenggara KPU daerah di kabupaten/kotamadya hingga tingkat TPS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, LP3ES menyimpulkan bahwa penyebab suara tidak sah pada sebagian besar kasus disebabkan oleh perilaku pemilih. Para pemilih melakukan beberapa hal yang menyebabkan suara menjadi tidak sah, misalnya saat mereka tidak mengenal para caleg yang ada dalam daftar sehingga memilih secara asal, mencoblos satu partai politik tetapi mencoblos caleg dari partai lain, merasa harus mencoblos setiap caleg yang telah memberi mereka uang atau hadiah selama masa kampanye, atau tidak tahu cara memilih dengan benar.

Para petugas pemilu Indonesia memiliki pengalaman dasar yang dibutuhkan untuk menyelenggarkan pemilihan umum. Di antara penyelenggara pemilu tingkat nasional, sebagian besar petugas telah menyelenggarakan pemilihan tingkat daerah secara kompeten untuk pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. Di wilayah yang kondisinya sulit baik di daerah perkotaan yang padat atau di pedesaan terpencil, para petugas pemilu sudah mempunyai pemahaman tentang tata cara bagaimana  menentukan dan mendirikan sebuah TPS serta bagaimana menyelenggarakan sebuah pemilu. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh pihak petugas Pemilu tersebut, yakni mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, telah membuat mereka tertutup akan input, sehingga sering menimbulkan masalah sistemik saat mereka menjalankan TPS tidak sesuai dengan prosedur kepemiluan yang tengah berlaku. TPS dijalankan secara tidak konsisten di berbagai penjuru negeri akibat lemahnya pengarahan dari KPU nasional, buruknya pengawasan, tidak ada pelatihan dengan cara berjenjang, dan kurangnya materi pendidikan untuk petugas. Bahkan TPS yang terletak hanya beberapa meter dari satu sama lain di daerah padat perkotaan dapat menerapkan prosedur penting secara tidak konsisten, seperti dalam memeriksa KTP pemilih atau menintai jari pemilih yang sudah mencoblos, dan memeriksa jemari pemilih pada saat mendaftar di TPS untuk memilih . Pada satu TPS, daftar pemilih dipasang secara baik, sedangkan di tempat lain, petugas TPS menyatakan kan bahwa pemasangan daftar pemilih tidak diperbolehkan.

Saat para pemilih ditanya pada survei LSI-IFES pasca Pileg untuk membandingkan penyelengaraan Pemilu tahun 2014 dengan tahun 2009, mayoritas (52 persen) menyatakan bahwa kedua Pemilu memiliki tingkat penyelenggaraan yang sama, sedangkan 31 persen mengatakan bahwa Pemilu 2014 lebih baik dari segi penyelengaraan dan 12 persen mengatakan penyelengaraan Pemilu 2014 lebih buruk daripada Pemilu 2009. Akan tetapi, responden di setiap daerah cenderung menyatakan bahwa penyelengaraan Pemilu 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.[13]

Penanganan masalah tidak konsistennya kinerja petugas pemilu tidak dapat dipisahkan dari kelemahan di dalam KPU sendiri, yang layaknya sebaian besar institusi pemerintah lainnya, memiliki masalah dengan kinerja yang buruk akibat kurangnya kapasitas staf, korupsi dan tidak adanya sistem pengangkatan yang berdasarkan prestasi. Petugas pemilu menjadikan kegiatan kepemiluan sebagai sumber nafkah alternatif, mereka akan menghabiskan waktu dengan fokus pada kegiatan tambahan yang tidak perlu, serta melakukan kegiatan seperti mengadakan seminar di luar kota yang tak terorganisir untuk menghasilkanuang tambahan. Selain itu terdapat pula ketidakseimbangan di antara komisioner yang diangkat  untuk masa jabatan lima tahun dengan staf permanen yang telah menghabiskan sebagian besar karir mereka di KPU. Selama masa jabatan komisioner yang menjabat saat ini, ketidakseimbangan itu terrefleksi dalam pertentangan birokrasi yang tidak terhitung dan ketegangan antara komisioner dan sekretariat.

Proses pengangkatan komisioner KPU di seluruh tingkat tidak memprioritaskan pengalaman kerja yang relevan dan sering mengahasilkan lemahnya kualitas calon yang diangkat. Terjadi ketidakseimbangan antara birokrasi permanen, yang sering menolak perubahan, dengan komisioner pendukung perubahan. Kondisi ketidakseimbangan ini diperparah oleh diterapkannya sistem penggantian komisioner secara keseluruhan setiap lima tahun sekali. Hal ini menyebabkan adanya pengaturan ulang institusi setiap lima tahun dan menempatkan komisioner baru pada posisi yang sulit untuk mempelajari segala sesuatu dalam waktu singkat, dan proses penggantian ini sering terjadi pada momen penting dalam siklus Pemilu,  saat mana KPU harus mempersiapan Pemilu berikutnya. Pakar Pemilu nasional dan internasional telah berulang kali menyarankan untuk menerapkan sistem penggantian komisioner secara bertahap untuk memungkinkan alih tongkat pengetahuan dan pengalaman institusional di tingkat nasional . Diperkirakan bahwa Indonesia akan menghabiskan sekitar $1 triliun[14] pada siklus Pemilu nasional lima tahunan, oleh karena itu diperlukan pembentukan kelompok administrator Pemilu yang lebih permanen, yang ditunjuk berdasarkan sistem prestasi, dan dibuat lebih bertanggungjawab langsung terhadap penyelenggaraan Pemilu. Kelompok profesional penyelenggara pemilu ini sebaiknya dibuat bertanggungjwab terhadap peningkatan kualitas birokrasi Pemilu di seluruh tingkat di Indonesia.



[13] Lembaga Survei Indonesia (LSI)-IFES Survei Nasional Pasca Pileg dengan 2009 responden dan margin of error ±2.2%, Juni 2014

[14] APBN mengalokasikan 14,4 triliun rupiah pada KPU untuk Pemilu 2014

Survei pemilih yang dilaksanakan oleh LSI-IFES, TAF, dan IRI secara konsisten menunjukkan bahwa televisi adalah media yang paling banyak digunakan sebagai sumber informasi bagi pemilih Indonesia. Pada bulan Desember 2013, sebanyak 65% responden survei LSI-IFES menyatakan bahwa televisi adalah sumber informasi utama yang diandalkan responden; lebih diandalkan dibanding keluarga/teman (17%), ketua RT/RW (16%), dan lurah/kepala desa (12%). Walaupun peran media jejaring sosial semakin penting bagi masyarakat kelas menengah di kota-kota besar, di bagian lain Indonesia masyarakatnya masih belum terlalu melek teknologi digital karena terbatasnya akses internet. Survei LSI-IFES menunjukkan bahwa hanya 4% responden yang mengandalkan internet sebagai sumber informasi utama.[15]

Walaupun media massa di Indonesia bebas dan dinamis, para ahli menengarai bahwa hubungan dekat antara pemilik jaringan televisi dan politisi yang berambisi mendapatkan kekuasaan adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai, karena netralitas pemberitaan dan keterandalan jajak pendapat/survei dari media tersebut menjadi perlu dipertanyakan. Walaupun tidak lagi secara langsung dikontrol oleh Aburizal Bakrie dari partai Golkar, keluarga Bakrie masih memegang kepemilikan dan kekuasaan untuk Visi Media Asia, yang memiliki dua stasiun televisi dan satu media online. Surya Paloh, pemimpin partai NasDem, memiliki satu stasiun televisi dan tiga surat kabar. Grup MNC milik Hary Tanoesoedibjo dari partai Hanura membawahi 20 televisi (kebanyakan siarannya adalah hiburan ringan seperti sinetron), 22 stasiun radio, tujuh media cetak, dan satu media online.

Dalam siklus pemilu 2014, hubungan dekat antara pemilik media dan parpol meningkatkan kekhawatiran terkait banyaknya upaya untuk mengakali aturan kampanye secara terang-terangan, yakni dengan cara menampilkan petinggi partai dan informasi politik partisan ke program berita yang berfokus pada aktivitas partai, acara kuis/variety show, dan sinetron. Ketidakmampuan Bawaslu untuk menghukum pelanggaran peraturan UU pemilu dan reaksi partai/kelompok media yang negatif saat pelanggaran tersebut ditunjukkan kembali menunjukkan kelemahan badan pengawas pemilu.



[15] Lembaga Survei Indonesia (LSI)-IFES Pre-election survey with 1890 respondents and margin of error ±2.3%; Dec. 2013

Walaupun saat ini organisasi masyarakat sipil masih aktif melaksanakan pemantauan, advokasi, dan pendidikan pemilih, cakupan dan jumlah personel yang terlibat terus menurun dibandingkan 2004, di mana ratusan ribu pemantau yang sudah terlatih baik ditugaskan untuk memantau pemilu di seluruh bagian Indonesia. Dengan tidak tersedianya dana internasional ataupun domestik yang besar untuk pendanaan, kegiatan pemantauan domestik dan kegiatan kepemiluan lainnya harus dibatasi menjadi hanya dilakukan di beberapa daerah di sejumlah provinsi saja.

JPPR, sebuah jaringan yang beranggotakan 37 organisasi mencakup Nahdlatul Ulama (NU), PSAP Pemuda Muhammadiyah, berbagai universitas, dan kelompok lintas-agama, adalah organisasi yang melakukan upaya pemantauan domestik dengan skala terbesar: 100 pemantau jangka panjang (long-term observers atau LTO) yang memantau pendanaan kampanye sebelum dan selama pemilu. Selain itu, pada Hari Pemilu, organisasi mitra JPPR mengirimkan 2.011 sukarelawan ke  25 provinsi. Kemitraan telah mendukung pelaksanaan misi pemantauan di lima provinsi (Papua, NTB, Maluku, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara), melibatkan 106 LTO yang bekerja dari Maret hingga Juli 2014 dan 1.062 pemantau jangka pendek (STO) yang bekerja selama tiga hari: satu hari sebelum sampai satu hari setelah hari/tanggal pelaksanaan Pileg 2014.

Upaya pemantauan JPPR melaporkan bahwa pemilu, secara umum, terlaksana dengan baik dan proses pemungutan suara berjalan lancar walaupun terdapat banyak anggota KPPS tidak memenuhi kriteria umur dan tingkat pendidikan sebagaimana digariskan undang-undang, dan proporsi anggota KPPS terlalu banyak didominasi oleh laki-laki. Kebanyakan pemilih sudah menerima surat pemberitahuan (Formulir C6) sebelum hari Pemilu; distribusi surat pemberitahuan tersebut meningkat kualitasnya dari Pileg ke Pilpres. Karena untuk menjadi calon legislatif tidak terdapat persyaratan bahwa caleg tersebut harus beralamat di dapil yang mereka akan wakilkan, kebanyakan caleg, khususnya caleg perempuan, direkrut dari wilayah Jabodetabek walaupun untuk dapil yang jauh dari Jakarta. JPPR juga menemukan bahwa praktek politik uang banyak terdapat di TPS yang dipantau pada saat pelaksanaan Pileg. Walaupun sejumlah masalah logistik ditemukan, masalah tersebut cakupannya sangat terbatas. Akses bagi pemilih disabilitas jauh meningkat kualitasnya – Pemilu 2014 adalah pemilu yang memberikan akses paling baik bagi pemilih disabilitas sepanjang sejarah Indonesia. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan ke depannya. Sejumlah permasalahan administratif dan keterlambatan proses rekapitulasi mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Perludem, sebuah organisasi penelitian dan advokasi yang bekerja di bidang kepemiluan, melaksanakan pemantauan “paralegal” bekerja sama dengan cabang-cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di empat provinsi: Aceh, Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) untuk Pileg dan Pilpres 2014. Di tiap provinsi, 20 pemantau ditugaskan untuk memantau pelanggaran pemilu dan membantu anggota masyarakat melaporkan secara resmi pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Setelah pemungutan suara Pileg 2014, Perludem meningkatkan intensitas pendekatan ini dengan cara memantau dengan lebih intens proses persidangan lebih dari 700 sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh parpol dan calon anggota DPD ke MK.

Pemilu 2014 juga berbeda dengan tiga pemilu sebelumnya di era Reformasi karena tidak terdapat misi pemantauan internasional yang mengawasi Pemilu 2014. Karena terdapat transisi demokrasi yang lebih penuh polemik di negara lain, para donor yang sebelumnya mendukung misi pemantauan di Indonesia menganggap bahwa situasi di Indonesia sudah cukup aman sehingga pemantauan Pemilu 2014 di Indonesia bukanlah menjadi prioritas utama. Walaupun harus diakui masih terdapat ketidaksempurnaan pelaksanaan pemilu, para donor menganggap bahwa sistem pemilu di Indonesia sudah berkembang dan mencapai taraf yang cukup baik sehingga tidak lagi memerlukan verifikasi oleh pihak internasional.

Untuk meningkatkan pengawasan, Bawaslu sempat berinisiatif untuk menggalang lebih dari 1 juta sukarelawan (dua untuk tiap TPS). Ini adalah tantangan yang besar bagi sebuah lembaga yang kapasitas dan sumber daya organisasinya masih terbatas. Hampir tidak ada anggaran untuk melatih sukarelawan, mengirimkan mereka ke berbagai daerah, atau menganalisis informasi yang terkumpul. Upaya tersebut cakupannya sangat luas, dan karena baru digagas dua bulan sebelum Hari Pemilu, ide ini akhirnya harus dibatalkan dan tidak pernah terlaksana.

Walaupun kegiatan jajak pendapat, hitung cepat, dan exit polls diperkenalkan ke pelaksanaan pemilu Indonesia oleh LSM internasional, kegiatan tersebut saat ini digunakan lebih banyak oleh perusahaan penelitian komersil atau think tank yang sering didanai oleh media besar.

Indonesia masa kini berada dalam keadaan yang relatif damai apabila dibandingkan dengan tahun-tahun penuh guncangan setelah pengunduran diri Soeharto. Walaupun banyak masyarakat Indonesia masih takut akan kekerasan, terutama pada hari Pemilu, tetapi Pemilu 2014 tidak tercoreng oleh kekerasan yang signifikan. Pengecualian utama sebelum Pileg 2014 adalah Aceh, di mana terjadi perkelahian antara dua partai lokal yang dipercaya sebagai penyebab kematian enam orang enam bulan sebelum Pileg. Meskipun terdapat ketakutan akan kekerasan, keadaan keamanan di provinsi tersebut tetap tenang pada hari pelaksanaan Pileg tanggal 9 April 2014. Mengingat betapa luasnya cakupan kekerasan pada dekade pemberontakan silam, insiden tersebut termasuk sangat ringan. Bungkusan mencurigakan ditemukan di dekat TPS kota Lhokseumawe telah menimbulkan rasa takut akan ancaman bom. Akan tetapi, ketakutan tersebut tidak berlangsung lama karena setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengatakan bahwa paket tersebut bukan merupakan alat peledak dan hanya berisi sebuah jam tangan dan peralatan kayu sehingga kegiatan Pemilu dapat dilanjutkan setelah sempat tertunda sejenak. Pengamatan tak resmi menemukan bahwa pemilih datang mencoblos secara merata sepanjang waktu pencoblosan (jam 7 pagi – 1 siang) untuk menghindari kemungkinan panjangnya antrean di beberapa TPS.

Situasi keamanan di wilayah rawan konflik lainnya seperti di Papua dan Sulawesi Tengah juga tetap tenang. Pada beberapa tahun belakangan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di Papua telah mengakibatkan terjadinya konflik antar suku untuk memperoleh posisi menguntungkan sebagai bupati yang berkuasa mengatur program dana bantuan keuangan yang berharga dari pemerintah provinsi dan nasional. Namun, dengan berkurangnya  hal yang menguntungkan untuk diperebutkankan dalam Pemilu nasional, tidak terdapat laporan apapun tentang kekerasan yang signifikan. Adapun wilayah pasca konflik lainnya seperti Sulawesi Tengah  dan Maluku tetap tenang sepanjang siklus Pemilu 2014.


Tolok ukur penting bagi sebuah siklus pemilu adalah penilaian dari dalam dan luar negeri tentang apakah pemilu tersebut berlangsung efektif, kredibel, dan diselenggarakan dengan damai. Bisa dikatakan dengan mudah bahwa Pemilu Indonesia telah memenuhi ketiga kriteria tersebut.

Efektif

Dalam kegiatan yang berskala begitu besar tentunya pasti akan terjadi kelemahan dalam hal distribusi logistik, tetapi mengingat besarnya skala Pemilu, masalah-masalah tersebut hanya mempengaruhi sedikit pemilih dan tidak mengancam integritas pemilu secara keseluruhan. Untuk Pileg, Bawaslu melaporkan sejumlah masalah ringan.

Penemuan terbesar adalah kegagalan pemilih untuk mencoblos pada hari pencoblosan di 35 kecamatan/distrik di kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, setelah dihadang cuaca buruk dan pengaturan lapangan yang buruk telah menghentikan distribusi logitik Pemilu. Pemilu yang tertunda dikatakan sudah dilaksanakan, tetapi tuntutan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menyebutkan hal yang berbeda . Situasi semakin dipersulit dengan penggunaan sistem pemberian suara melalui pihak ketiga yang dipraktekan secara luas yang dikenal dengan istilah noken, yaitu saat satu atau dua pemimpin memilih atas nama perwakilan dari seluruh komunitas. Meskipun masalah-masalah tersebut terjadi di daerah terpencil, isu tersebut disorot karena kesalahan sistematik lainnya susah untuk ditemukan. Masalah ini tidak umum ditemukan; ini adalah kasus yang luar biasa khusus sehingga paling dapat dipahami melalui konteks kegagalan secara meluas dari sistem Pemilu di Papua.

Terdapat pula laporan-laporan mengenai surat suara tertukar di berbagai daerah di Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Timur. Pada 9 April 2014, KPU menerbitkan surat edaran untuk menangani surat suara tertukar. Terjadi penundaan dalam pembukaan TPS di Maluku karena materi Pemilu tidak memadai dan Pemilu di Aceh terlambat dimulai karena kekhawatiran terjadinya kekerasan. Di Blitar, Jawa Timur, sebuah TPS resmi dilaporkan mencoblos ratusan surat suara kosong. Pada 21 Mei, KPU bersaksi di sesi DPR bahwa mereka menerima laporan mengenai surat suara tercampur di sejumlah 936 TPS di 126 kabupaten/kota di 30 provinsi, dengan pengecualian Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Di bawah instruksi KPU, sejumlah Pemilu ulang diadakan di bawah pengawasan Bawaslu.

Kredibel

Tingkat partisipasi pemilih adalah suatu cara konkret untuk mengukur kredibilitas pemilu. Partisipasi pada Pileg adalah 75 persen, nilai ini merupakan hasil yang solid dari sebuah sistem pemilu yang tidak mewajibkan para pemilih untuk mencoblos.. Jumlah pemilih yang memilih saat Pemilu tahun 2009 adalah 71 persen. Lima belas tahun setelah reformasi, para pemilih di Indonesia tidak menjadi apatis dan tetap berpartisipasi aktif dalam bidang politik.

Cara lain adalah melalui persepsi pemilih terhadap Pemilu. Pada jajak pendapat yang dilakukan oleh LSI-IFES setelah pemilu, 73 persen orang Indonesia mengatakan mereka secara umum puas dengan proses Pileg secara keseluruhan, dan 9 persen merasa sangat puas. Lima belas persen melaporkan merasa sangat atau agak tidak puas dengan proses secara keseluruhan. Mayoritas responden di penjuru Indonesia mengekspresikan kepuasan terhadap proses Pemilu.

Delapan puluh satu persen orang Indonesia menggambarkan penyelenggaraan Pileg ‘baik’, dan 7 persen lainnya mengatakan ‘sangat baik’. Kembali terulang, hanya sedikit orang (9 persen) yang merasa penyelenggaraan proses Pemilu ‘buruk’ atau ‘sangat buruk’. Sebagian besar orang Indonesia (64 persen) percaya bahwa Pemilu agak bebas dan adil, dan 16 persen mengatakan mereka merasa Pemilu sangat bebas dan adil. Tiga belas persen tidak merasa Pemilu bebas dan adil. Pada saat mereka yang merasa Pemilu tidak bebas dan adil diminta untuk memberi alasan untuk jawaban mereka, 48 persen menyebutkan adanya praktek jual-beli psuara selama proses Pemilu, 11 persen menyebutkan perilaku curang di TPS, 8 persen mengutip kurang rasa percaya pada proses penghitungan suara, dan 5 persen menyebutkan kurangnya persiapan di kalangan petugas Pemilu.[16]

Damai

Tidak ada laporan yang besar mengenai kekerasan pada hari Pemilu. Hal ini menuai pujian bagi Indonesia dan masyarakatnya.



[16] Lembaga Survei Indonesia (LSI)-IFES Survei Nasional pasca Pileg dengan 2009 responden dan margin of error ±2.2%, Juni 2014

 

Sebagai hasil dari proses penentuan ulang daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah dapil untuk provinsi dan kabupaten/kota. Untuk siklus Pemilu 2014, terdapat 77 dapil untuk DPR, 33 untuk DPD, 259 untuk DPRD provinsi dan 2.102 untuk DPRD kabupaten/kota. KPU memilih sejumlah konsorsium sebanyak 11 perusahaan percetakan melalui proses penawaran standar pada awal 2014 untuk mencetak 2.471 desain surat suara yang berbeda. Setiap perusahaan bertanggungjwab terhadap pencetakan, pembagian, pembungkusan, dan distribusi surat suara ke kantor KPU kabupaten/kota, yang kemudian bertanggungjawab untuk mengelompokkanan dan distribusi selanjutnya di lapangan. Walaupun proses pengelompokan dan pembungkusan dilakukan secara manual oleh pekerja dengan pelatihan yang terbatas, surat suara yang tercampur hanya berjumlah 770 dari 545.791 (0,001 persen) TPS di seluruh Indonesia. Kesalahan terdistribusi secara merata di 107 kabupaten/ kota di 30 provinsi, ini mengindikasikan bahwa hal tersebut memang terjadi akibat kesalahan murni. Di daerah-daerah di mana terdapat surat suara tertukar, KPU segera mengambil tindakan untuk mencari tahu sumber permasalahan dan pada akhirnya memerintahkan untuk diadakan pemilu ulang di TPS terkait dan harus dilaksanakan tidak lebih dari tanggal 15 April 2014 dengan tujuan agar tetap sesuai jadwal pemilu yang sudah ditetapkan.

Penghitungan suara awal di tingkat TPS di sebagian besar wilayah Indonesia dilakukan di depan umum dan dengan keterbukaan dan transparansi yang luar biasa. Sekali lagi, dengan pengecualian di beberapa wilayah Papua yang menggunakan sistem noken yaitu pemungutan suara melalui pihak ketiga, dan penghitungan yang tidak terjadi di hadapan publik. Adapun proses selanjutnya setelah penghitungan di TPS yaitu proses rekapitulasi suara secara bertingkat di tingkat daerah dan nasional dapat dikatakan buram dan penuh masalah. Menurut undang-undang, rekapitulasi harus dilakukan menggunakan sistem manual atau menggunakan formulir kertas. Setelah upaya komputerisasi gagal pada tahun 2009, tidak terdapat sistem manajemen data terpusat yang memungkinkan pengumuman hasil dalam beberapa hari setelah Pemilu berlangsung. Sebagai gantinya, hasil resmi akan diumumkan satu bulan setelah hari Pemilu. Ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat terhadap penghitungan cepat (quick count) oleh pelaku swasta yang menjadi pengisi kekosongan saat hasil resmi belum tersedia.

Pada Pemilu 2009, KPU mengalami masalah dalam mengirimkan hasil penghitungan suara dari TPS melalui hirarki kantor KPU daerah dan selanjutnya pada publik. Sebuah sistem elektronik pengumuman hasil terpusat yang diumumkan secara luas, seharusnya dapat memberikan hasil awal secara cepat, tetapi ternyata gagal total. Sebagian besar perhatian ditujukan pada pengembangan sistem baru, sehingga persiapan untuk sistem berbasis kertas terabaikan yang berujung pada penundaan dan kekacauan pada rekapitulasi dan pengumuman hasil formal. Berdasarkan pengalaman ini diketahui bahwa terdapat kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan transmisi, tabulasi, dan metodologi pengumuman hasil untuk Pemilu 2014. KPU telah berulang kali disarankan oleh para pakar bahwa implementasi metodologi baru terkait hasil harus dimulai paling lambat setahun sebelum Pemilu. Namun, hal tersebut tidak terjadi. KPU memulai dengan rencana untuk menggunakan sistem berbasis kertas yang baru dapat memberikan hasil resmi satu bulan setelah Pemilu. Tanpa sistem hasil elektronik untuk menyediakan hasil awal dari sumber resmi, partai dan publik bergantung pada beragam sistem penghitungan cepat dari media atau badan penelitian untuk proyeksi hasil.

Pemilu 2009 penuh masalah yang kemudian lebih jauh dicap dengan rendahnya tingkat transparansi karena KPU tidak dapat memberikan sejumlah hasil yang dapat diaudit. Badan penyelenggara yang tidak mampu mengumumkan hasil akhir hingga tingkatan dapil terendah memberikan contoh yang mengkhawatirkan. Hal ini merupakan bagian kunci dalam memastikan kredibilitas suatu proses dan mempertahankan reputasi dari institusi penyelenggara. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan analisis di tahap selanjutnya terhadap anomali atau masalah dengan tujuan meningkatkan sistem untuk Pemilu di masa mendatang. Kurangnya ketersediaan jejak dokumen fisik yang berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang bisa diaudit merupakan langkah mundur dari Pemilu 2009 jika dibandingkan Pemilu 2004.

Beberapa minggu sebelum hari pencoblosan Pileg, KPU mengumumkan sebuah inovasi, yakni bahwa KPU akan memindai jutaan formulir C1 yang berisi hasil perhitungan suara di tiap TPS. Formulir ini kemudian akan dipindai dan kemudian ditampilkan sebagai gambar optik, atau gambar yang tidak dapat dibaca mesin, pada situs KPU. Ini merupakan pendekatan ad hoc yang diupayakan untuk menyelesaikan masalah sistemik dengan cepat. Meskipun pada awalnya kemampuan KPU untuk menjalankan upaya ini diragukan, upaya tersebut bekerja dengan cukup baik dengan menambah transparansi yang sangat dibutuhkan pada proses rekapitulasi suara. Penerapan upaya ini untuk Pileg memungkinkan peningkatan proses dan akhirnya berjalan secara penuh pada Pilpres.

Tanggung jawab untuk memindai formulir-formulir tersebut diberikan pada kantor-kantor KPUD di tingkat kabupaten/kota dan gambar hasil pemindaian kemudian dikirim ke Jakarta untuk ditampilkan pada situs KPU. Saat Formulir C1 tidak diunggah secara sistematis, seperti di Papua, hal ini dinilai sebagai indikator untuk masalah serius lainnya berkaitan dengan administrasi Pemilu. Sesuai harapan, penampilan data tersebut memberikan kesempatan bagi partai, pemilih dan analis lainnya untuk melakukan pemeriksaan silang antara hasil yang ditampilkan dengan hasil pengamatan TPS dari pihak mereka sendiri. Bersamaan dengan penghitungan cepat, penampilan formulis C1 berkontribusi pada integritas dan kepercayaan pada sistem Pemilu.

Penggunaan sistem noken, yakni pemungutan suara melalui pihak ketiga atau perwakilan masyarakat,  pertama kali divalidasi oleh MK pada Pemilu 2009 saat digunakan untuk pemilu anggota DPD dengan alasan bahwa noken termasuk praktek tradisional yang harus dilindungi sebagai khazanah budaya atau kearifan lokal. Sistem noken memiliki berbagai variasi praktek, namun esensinya adalah bahwa seorang atau sekelompok tetua masyarakat mengisi surat suara atas nama seluruh pemilih anggota masyarakat adat tersebut setelah melakukan konsultasi dengan para pemilih tersebut secara terbatas ataupun terkadang tidak sama sekali. Pemantauan mengenai penggunaan sistem noken menunjukkan bahwa prosedurnya tidak konsisten. Tidak ada regulasi yang secara jelas mengkodifikasi prosedur penggunaan noken. Di daerah terpencil, noken melemahkan transparansi pemilu di daerah di mana proses pemilu sudah dipersulit oleh topografi yang sangat menantang dan akses yang sangat terbatas. Masalah tersebut bertambah sulit kala data penduduk tidak bisa diandalkan karena menggelembung penuh dengan pemilih fiktif. Banyak bukti menunjukkan bahwa data kependudukan digelembungkan untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat dan menjustifikasi pemekaran daerah. Situasi ini semakin bermasalah saat daftar pemilih bahkan menjadi lebih besar dari jumlah penduduk – tentu saja ini adalah hal yang tidak masuk akal. Para ahli berpendapat bahwa sistem noken sering digunakan sebagai alasan untuk menjustifikasi praktek-praktek yang jika diterapkan di daerah lain akan jelas-jelas dikategorikan sebagai manipulasi pemilu.

Menurut berita, KPU Provinsi Papua sempat melarang noken untuk Pileg dan Pilpres 2014. Kendati demikian, aturan ini tidak berhasil menghentikan penggunaan noken di banyak daerah terpencil. Walaupun penggunaannya hanya mempengaruhi sebagian kecil suara sah secara nasional, penting untuk mencatat dan merespons kekhawatiran terkait praktek ini karena daerah lain di Indonesia seperti Maluku, Bali, dan masyarakat kepulauan di beberapa provinsi Sumatera telah menyatakan keinginan untuk juga mengadopsi penggunaan sistem pemungutan suara melalui pihak ketiga berdasarkan tradisi adat.

Pendukung penggunaan sistem ini sering berpendapat bahwa pemilih di daerah tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memilih sendiri. Argumen ini, selain jelas-jelas tidak sejalan dengan konvensi hak azasi manusia yang ditandatangani Indonesia, adalah preseden berbahaya bagi demokrasi di negara berkembang dengan ketimpangan tingkat pendidikan yang tinggi karena argumen ini menetapkan lebih banyak syarat bagi penduduk untuk terlibat dalam demokrasi, menghilangkan nilai “satu orang, satu suara” yang dianut di seluruh bagian lain Indonesia, dan memperkuat ketidakseimbangan sumber daya antara tiap daerah dan mendorong terjadinya korupsi.


Delapan hasil hitung cepat paling kredibel yang disiarkan pada Hari Pemilu menunjukkan pola yang konsisten karena menunjukkan pemenang yang sama. PDI Perjuangan (PDI-P) diproyeksikan sebagai pemenang suara terbanyak (18,28-19,71%), diikuti Golkar (15,16-14,30%), Gerindra (11,23-11,47%), Demokrat (10,25-9,20%), dan PKB (9,51-8,74%). Hasil hitung cepat hanya berbeda sekitar 1-2% dari hasil penghitungan resmi KPU.

Penggunaan exit poll (jajak pendapat yang dilakukan saat pemilih keluar dari TPS setelah menggunakan hak pilihnya) merupakan fitur baru di Pemilu 2014 setelah MK memutuskan menghapus aturan KPU terkait pelarangan jajak pendapat pada periode pasca-kampanye (di masa tenang ataupun di hari pemilu) atas dasar bahwa pelarangan tersebut tidak konstitusional karena membatasi kebebasan berpendapat. Sejumlah organisasi ternama melakukan exit poll selagi rekapitulasi terus berjalan di waktu Indonesia bagian barat yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) dan Cyrus Network (CN) memprediksikan PDI-P sebagai pemenang dengan 18,74% suara, Golkar di posisi kedua dengan 13%, dan Gerindra di posisi ketiga dengan 9,94%. Variasi hasil yang cukup signifikan antara exit poll dan hitung cepat (yang sampelnya adalah hasil actual penghitungan suara) menunjukkan bahwa metodologi survei seperti ini masih belum sepenuhnya terbukti akurat di Indonesia sehingga, sebagaimana di negara lain, harus disikapi dengan kehati-hatian.

UU Indonesia mewajibkan partai atau koalisi partai untuk mendapatkan minimal 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebagaimana ditunjukkan hasil hitung cepat, PDI-P tidak berhasil mencapai ambang batas tersebut sehingga harus berkoalisi untuk bisa mengajukan calon. Pembentukan koalisi antara berbagai parpol terjadi dengan sangat intens menuju Pilpres tanggal 9 Juli 2014.

Setelah pemungutan suara 9 April 2014, rekapitulasi perolehan suara dan alokasi kursi ke partai politik tahap awal diselesaikan oleh KPU pada tanggal 14 Mei 2014, lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Metode alokasi kursi untuk hasil Pemilu 2014 disederhanakan dan aturan pelaksanaannya ditulis secara lebih efektif, sehingga prosesnya lebih mudah dipahami dan tidak muncul protes terhadap hasil alokasi kursi.

Dari 12 parpol  peserta pemilu tingkat nasional, 10 parpol mendapatkan kursi di DPR dan dua partai (PBB dan PKPI) tidak mendapatkan kursi di DPR karena tidak memenuhi ambang batas DPR yakni 3,5%. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengembangkan sejumlah alat bagi parpol, caleg, media, masyarakat sipil, dan pemilih yang tertarik untuk mencoba menghitung sendiri. Alat-alat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan terkait proses alokasi kursi. Alat-alat ini mencakup video tutorial, buku petunjuk, leaflet, dan aplikasi internet untuk menghitung perolehan kursi di sebuah dapil.

Pada tahun 2009, proses alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sangat rumit, berujung kesalahan penghitungan, dan berkali-kali ralat. Dalam UU Pileg yang berlaku untuk 2014 (UU No. 8/2012), proses alokasi kursi disederhanakan menjadi dua tahap.

Dalam tahap pertama, KPU menentukan ‘kuota’ (disebut Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP) untuk tiap-tiap dapil yang berjumlah 77. BPP adalah jumlah suara sah di dapil tersebut dibagi jumlah kursi yang tersedia di dapil tersebut. Di tahap pertama, sebuah parpol mendapatkan satu kursi setiap kali suara sah yang mereka peroleh memenuhi BPP. Pada tahap kedua, sisa kursi yang masih belum teralokasikan akan dibagikan ke partai-partai peserta pemilu, satu demi satu mulai dari yang jumlah sisa suaranya paling besar. Sisa suara adalah sisa suara sah yang belum digunakan untuk mendapatkan kursi di tahap pertama. Jika sisa suaranya sama besar, kursinya dialokasikan terlebih dahulu bagi partai yang penyebaran geografis suaranya lebih luas. Setelah jumlah perolehan kursi untuk masing-masing parpol ditentukan, kursi-kursi tersebut akan diisi oleh caleg yang mendapatkan suara terbesar di dapil tersebut.

Berdasarkan undang-undang, komisioner KPU harus membacakan hasil dari tiap dapil di sebuah rapat pleno. Membacakan hasil perolehan untuk 560 anggota DPR di 77 dapil dan 132 anggota DPD di 33 provinsi adalah proses yang memakan waktu lama, akan tetapi hasilnya dapat dipastikan transparan. Hasil akhirnya dapat digugat ke pengadilan sebelum diresmikan beberapa bulan setelahnya.

Jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih di DPR menurun pada Pemilu 2014, yakni 97 anggota legislatif perempuan terpilih (17,3%) dibandingkan 103 anggota legislatif perempuan terpilih (18,4%) di 2009. Jumlah anggota DPD perempuan tidak berubah dari 2009 ke 2014: 35 anggota DPD (26,5%). Kendati demikian, walaupun harapan banyak orang adalah bahwa jumlah representasi perempuan di DPR/DPD meningkat, representasi yang terlihat di DPR/DPD Indonesia cukup dekat dengan rata-rata global dan regional, dan dicapai tanpa harus mereservasi sejumlah kursi di DPR untuk perempuan – perempuan Indonesia yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif memenangkan kursi mereka melalui kompetisi murni.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih lemah dan tidak memiliki legitimasi yang kuat. Setelah amandemen UU kepemiluan, kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu 2014 dibagi di antara KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, dan MK. Pelanggaran administratif ditangani langsung oleh KPU; pelanggaran prosedural oleh Bawaslu, pelanggaran kode etik oleh DKPP, pelanggaran yang bersifat kriminal seperti suap, penghalangan penggunaan hak pilih, atau kekerasan/intimidasi, ditangani oleh Polri; dan perkara gugatan hasil pemilu diajukan ke MK yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Kewenangan yang tidak terpusat di satu lembaga ini membuat pengelolaan sengketa menjadi tumpang tindih. Undang-undang mengharuskan penyelenggara pemilu mengikuti proses pembagian kewenangan yang canggung seperti ini. Di sisi lain, karena prosesnya tumpang tindih dan berlapis banyak, terdapat banyak pelaporan media terhadap proses tersebut sehingga transparansinya sangat tinggi – hal ini berhasil menanggulangi skeptisisme yang alami dimiliki masyarakat terhadap lembaga pemerintahaan yang notabene cenderung dianggap korup.

Setelah Pileg pada bulan April, DKPP menyidangkan ratusan kasus tuduhan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan memecat 180 anggota KPU daerah. Pada sebuah sidang tertanggal 21 Juni 2014, misalnya, seorang saksi menyatakan bahwa seorang anggota KPU Tolikara telah menyuap 46 petugas KPU tingkat distrik (di provinsi lain disebut kecamatan, petugas KPU-nya disebut PPK) untuk memanipulasi pemungutan suara Pileg 2014 di daerah tersebut. Saksi tersebut menyatakan bahwa tiap petugas menerima suap sebesar 50 juta rupiah. Sejumlah petugas KPU kemudian dihukum, namun, karena jumlah petugas yang terbukti bersalah tidaklah banyak, dan juga karena pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sifatnya terserak dan arbitrer, memberikan kesan bahwa kebanyakan petugas KPU di Indonesia telah melaksanakan tugas secara jujur.[17]

Perubahan pandangan masyarakat terhadap kredibilitas MK merupakan perubahan yang drastis dalam proses perjalanan Pemilu 2014. Sebelumnya, MK dianggap sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang paling dipercaya oleh masyarakat. Reputasi ini rusak pada bulan September 2013 saat Hakim Ketua saat itu, Akil Mochtar, seorang mantan politisi Golkar, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan menerima suap untuk mengatur hasil putusan perkara sidang sengketa hasil pemilukada. Akil Mokhtar didakwa telah menerima 5 juta dolar AS untuk mengatur hasil putusan perkara. Pada tanggal 30 Juni 2014, ia didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup – hukuman terberat yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat ini.

Setelah skandal tersebut, legitimasi MK semakin dipertanyakan saat para hakim MK menolak reformasi yang diajukan terhadap institusi tersebut. MK mencabut UU yang meletakkan MK di bawah supervisi badan kode etik permanen dan juga ketentuan yang akan melarang ditunjuknya hakim yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik. MK juga mencabut keputusan presiden yang ditetapkan pada bulan Januari 2014 yang akan menetapkan panitia pemilihan independen dan mencegah politisi langsung loncat dari lembaga legislatif ke kursi hakim MK.

Setelah hasil Pileg 2014 ditetapkan pada bulan Mei, MK menerima 903 gugatan protes hasil pileg tersebut. Untuk kegiatan pemilu yang luar biasa besar karena mencakup pemilu dewan perwakilan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan dua dewan (DPR dan DPD) tingkat nasional, angka tersebut sebetulnya relatif kecil. Penelitian Perludem menemukan bahwa dari 14 parpol yang mengajukan protes hasil pileg, jumlah terbesar adalah dari Golkar (91 kasus), diikuti oleh Demokrat (73 kasus) dan PKPI (71 kasus). Tiga daerah yang paling banyak terdapat protes adalah Papua (80 kasus), Aceh (63 kasus), dan Jawa Barat (67 kasus). Protes tersebut paling banyak terdapat di tingkat DPRD kabupaten/kota (321 kasus), diikuti oleh DPR (186 kasus), dan DPRD Provinsi (117 kasus). Perludem juga menyatakan bahwa 59% dari kasus tersebut adalah soal tuduhan adanya penggelembungan dan penggembosan suara saat rekapitulasi hasil, 29% adalah tentang kesalahan kalkulasi, 27% tentang penyelenggaraan pemilu, 21% tentang netralitas birokrat, 9% tentang manipulasi daftar pemilih, 4% tentang politik uang, 2% tentang isu-isu lainnya.[18]

Pada bulan Juli 2014, MK menolak 98% kasus gugatan yang diajukan. Putusan MK memenangkan pemohon hanya di 22 kasus. Kebanyakan putusan memerintahkan KPUD untuk melakukan penghitungan ulang sejumlah kecil suara di beberapa kecamatan atau kelurahan tertentu, atau malah beberapa TPS tertentu saja.



[17] Dalam sebuah pernyataan di bulan September 2014, Ketua KPU menyatakan bahwa dari total 4.101.490 petugas KPU di seluruh Indonesia, hanya 2.433 yang terbukti melanggar prosedur kepemiluan.

[18] Laporan Pemantauan Perludem, Potret Pemilu Dalam Sudut Pandang Sengketa, (2014)

Pada tanggal 28 September 2014, KPU menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas revisi hasil resmi pemilihan anggota DPR dan DPD untuk merefleksikan putusan MK. MK mengganti hasil penghitungan KPU hanya untuk satu kursi DPR. Setelah penghitungan ulang yang diperintahkan mahkamah di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, Golkar dan PDI-P tetap mendapatkan kursi yang sebelumnya mereka menangkan sementara satu kursi yang tadinya dimenangkan PAN beralih ke  NasDem. Alokasi kursi DPR akhirnya adalah sebagai berikut:

No. Urut

Partai Politik

Kursi

%

01

NasDem (Partai Nasional Demokrat)

36

6,43

02

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

47

8,39

03

PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

40

7,14

04

PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

109

19,46

05

Golkar (Golongan Karya)

91

16,25

06

Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)

73

13,04

07

PD (Partai Demokrat)

61

10,89

08

PAN (Partai Amanat Nasional)

48

8,57

09

PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

39

6,96

10

Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)

16

2,86

 

TOTAL

560

100


Kerangka hukum pemilihan umum Indonesia yang ditulis secara multitafsir tidak mengantisipasi kemungkinan pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua kandidat. Hal ini berujung pada ketidakpastian hukum saaat mana hari pencoblosan sudah mendekat. UU No. 42/2008 yang mengatur Pilpres menyatakan bahwa pemenang harus mendapatkan lebih dari 50 persen suara sah secara nasional, dan juga harus memenangkan 20 persen suara di lebih dari setengah total provinsi di Indonesia, yakni setidaknya 17 dari total 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, KPU mengantisipasi skenario di mana Pilpres 9 Juli 2014 tidak akan dapat menghasilkan seorang pemenang, dikarenakan terkonsentrasinya suara secara geografis, walaupun hanya ada dua kandidat. Menghadapi adanya kemungkinan bahwa seorang kandidat dapat memenangkan lebih dari 50 persen suara nasional, tapi gagal memenuhi syarat ambang batas 20 persen di 17 provinsi, sekelompok aktivis LSM memegang peranan penting dengan cara mengajukan perkara permohonan klarifikasi kepada MK.

Pada tanggal 3 Juli, MK memutuskan bahwa persyaratan memenangkan paling sedikit 20 persen suara sah di lebih dari setengah seluruh provinsi Indonesia tidak berlaku saat hanya ada dua pasang kandidat yang bersaing. MK menyatakan bahwa koalisi partai politik yang mendukung nominasi dua pasang kandidat dianggap sudah cukup mewakili seluruh daerah di Indonesia. Artinya, pemenang dari pilpres 2014 adalah pasangan calon yang memenangkan mayoritas suara sah. Walaupun keputusan MK tersebut menyelesaikan masalah untuk sementara, hal ini menambahkan masalah lain ke dalam daftar permasalahan teknis yang perlu diselesaikan dalam revisi atas undang-undang pemilu mendatang. Kebutuhan untuk melakukan revisi tersebut meningkatkan pentingnya dorongan para organisasi masyarakat sipil untuk menyatukan, menyelaraaskan, dan menyederhakakan ke lima UU pemilu dan berbagai peraturan turunan terkait kepemiluan ke dalam satu UU utama (Omnibus Electoral Law)

Parpol Indonesia memegang peranan aktif dalam memilih kepala negara karena hanya partai atau koalisi partai yang dapat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Berdasarkan UU No. 42/2008, partai (atau, selanjutnya, istilah ini juga akan mencakup termasuk koalisi partai) yang memenangkan paling sedikit 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah dapat mengajukan pasangan calon presiden & wakil presiden. Karena pemilu legislatif 9 April tidak menghasilkan satupun partai dengan suara atau kursi yang cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan tersebut, parpol terpaksa harus membangun koalisi untuk dapat mengajukan calon.

Secara teori, jika suara sah yang diperoleh di Pileg 2014 dibagi menjadi empat bagian yang sama besar, 4 pasangan calon presiden dan wakil dapat terbentuk. Dengan suara dan kursi terbagi secara tidak merata di antara 12 partai peserta pemilu, hanya akan ada maksimal tiga pasangan calon presiden dan wapres. Namun akhirnya, hanya ada dua pasangan calon yang muncul untuk bersaing,  yang  disebabkan lebih oleh faktor kepribadian dan politis daripada faktor sistem pemilu.

Periode kampanye satu bulan dari 5 Juni hingga 5 Juli sering berlangsung secara kebablasan. Kampanye tersebut sering dinodai oleh “kampanye hitam” dan fitnah yang disengaja. Sementara pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan visi/misi para calon seringkali menjadi hanya bersifat sekunder di media. Walaupun dua pasangan calon tersebut menandatangani pakta integritas untuk mendorong kampanye damai, namun persaingan sengit dalam materi kampanye, baik melalui media arus utama, cetak dan elektronik, maupun media jejaring sosial. Ini berujung pada banyaknya orang yang mempertanyakan apakah penyelenggara pemilu Indonesia (KPU) mampu mengatur kampanye politik dengan lebih baik.

Bias yang ditunjukkan oleh sejumlah media dalam kampanye pilpres juga meningkatkan desakan akan dibutuhkannya peraturan yang lebih ketat. Karena hanya ada dua kandidat dengan pertaruhan kepentingan yang tinggi telah membuat banyak stasiun televisi secara terbuka mendukung salah satu pihak selama kampanye pilpres, dan kepemilikan terpusat jaringan media swasta sekaligus promosi kepentingan politis yang partisan mencuat ke permukaan. Televisi memiliki peran sangat penting sepanjang periode pemilu, terutama bagi kaum muda. Hampir 8 dari 10 penduduk Indonesia dilaporkan mendapatkan informasi terkait pemilu melalui iklan televisi (81%) atau program televisi (79%).[19]

Struktur peraturan penyiaran yang berlaku tidak efektif. Stasiun TV secara blak-blakan melanggar peraturan yang tujuannya untuk menciptakan pemberitaan yang berimbang. Mereka tidak takut akan hukum atau badan pengawas, karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hanya dapat mengeluarkan peringatan atau merekomendasikan pembatalan izin penyiaran.

Selama kampanye pilpres, KPI merasa bahwa pelanggaran tersebut sangatlah jelas hingga KPI menegur secara terbuka dua saluran berita besar Metro TV dan TVOne atas keberpihakan mereka. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh, sekutu dari Joko Widodo, sementara TVOne adalah bagian konglomerasi media keluarga Bakrie, yang berada dalam pihak Prabowo Subianto. Walaupun KPI dapat memerintahkan pemberhentian program tersebut, KPI tidak memiliki kekuatan untuk mendenda atau menghukum secara tegas stasiun televisi tersebut. Stasiun TV tersebut kemudian mengabaikan perintah KPI dengan menciptakan acara dengan nama baru tapi dengan isi yang sama.



[19] Survei Nasional Pasca Pemilu Legislatif LSI-IFES Juni 2015. Berdasarkan survey tersebut, sumber media massa lainnya cenderung tidak terlalu banyak digunakan sementara media berita cetak digunakan 28% dan penggunaan radio dilaporkan oleh dua dari sepuluh orang Indonesia. Hanya 4% mengatakan bahwa mereka menggunakan internet sebagai sumber utama informasi pemilu, walaupun paling sedikit 17% penduduk Indonesia adalah pengguna aktif Internet.

Walaupun terdapatnya permasalahan akses televisi yang tidak merata dan bias pelaporan berita, lima debat di televisi yang diselenggarakan oleh KPU merupakan sumber penting atas informasi tanpa filter untuk pemilih. Informasi yang disiarkan melalui acara debat ini telah menyeimbangkan, hingga batasan tertentu, dominasi yang dipegang oleh satu pihak dalam stasiun berita. Debat ini terdiri dari dua debat yang diselenggarakan untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil (9 Juni dan 5 Juli), dua untuk capres saja (15 dan 22 Juni) dan satu untuk cawapres saja (29 Juni). Kelima debat tersebut, secara berurutan, mengusung tema demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum; masalah dalam negeri, politik dan pertahanan; hubungan internasional dan diplomasi; sumber daya manusia, sains, dan teknologi; serta pangan, energi dan lingkungan hidup.

Lancarnya debat presiden tidak terlepas dari pentingnya peran moderator. Akademisi dipilih oleh KPU sebagai moderator karena mereka dianggap netral, berintegritas, dan memiliki keahlian di tema debat masing-masing. Debat-debat tersebut adalah forum penting bagi pemilih untuk membandingkan capres dan cawapres secara langsung dengan perspektif yang lebih terfokus pada kebijakan dan visi/misi, dibandingkan dengan pelaporan media sehari-hari. Debat-debat ini memiliki momen-momen yang cukup hidup ketika para calon saling menyerang kelemahan lawan mereka, sehingga muncullah debat politik yang sesungguhnya, alih-alih pengulangan membosankan atas retorika dan slogan partai. Jika KPU tetap memegang kewenangan untuk menyelenggarakan program debat sedemikian ke depannya, program debat tersebut harus diselenggarakan secara lebih profesional karena program ini merupakan sumber informasi utama yang penting bagi pemilih. Terlepas dari segala kelemahannya, debat-debat ini tidak difilter oleh editor yang memiliki bias dan menyediakan sejumlah jam siar yang substansial bagi kandidat untuk menyiarkan persepsi dan menunjukkan kepribadian mereka bagi pemilih secara terbuka dan transparan.

Melihat kekerasan yang marak terjadi belakangan ini di Indonesia, dimana setiap peneyelenggaraan pemilu disertai dengan laporan kekhawatiran akan kekerasan dalam pemilu. Kecuali adanya beberapa insiden kecil, ketakutan ini tidak terwujud. Setelah pemilu legislatif, beberapa insiden kecil dilaporkan terjadi di Papua. Sebelum pilpres, ada dua insiden kecil yang terjadi di Aceh. Berdasarkan standar kekerasan pemilu, kejadian-kejadian tersebut termasuk berskala rendah. Setelah pihak Jokowi mengklaim kemenangan di penghujung hari Pilpres, polisi di Jakarta dan Bali melarang pendukung untuk berparade keliling karena pihak lawan belum mengakui kekalahan dan mereka khawatir akan terjadi bentrok. Kendati demikian, tidak ada kekerasan yang dilaporkan. Kekhawatiran ini kemudian terjadi lagi saat pengumuman hasil resmi oleh KPU. Sebelum hari tersebut, Panglima Jendral TNI Moeldoko menginformasikan para wartawan bahwa 35.000 tentara dan 254.088 polisi telah ditugaskan untuk menjaga keamanan. Beliau menambahkan bahwa TNI belum menerima adanya ancaman keamanan, tapi pasukannya selalu siap untuk mengatasi masalah keamanan. Beliau mengumumkan bahwa sekitar 10 titik pintu masuk utama ke Jakarta dari Banten dan Jawa Barat akan diamankan jika sewaktu-waktu ada usaha pengerahan massa dari dua provinsi tetangga tersebut ke Jakarta, menyusul reaksi terhadap pengumuman hasil resmi Pilpres 2014.

Walapun tidak ada kekerasan, para pemilih terus khawatir bahwa pemilu masih terus identik dengan konflik. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia tidak khawatir dengan adanya kemungkinan kekerasan di tingkat komunitas lokal jika hasil pilpres tidak diterima oleh salah satu pasangan calon, namun masih terdapat sejumlah responden yang signifikan yang menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan kekerasan – hal ini direkam dalam jajak pendapat LSI-IFES yang dilaksanakan pada Oktober-November 2014.[20] Data tersebut menunjukkan bahwa 32% responden tidak terlalu khawatir dan 24% tidak khawatir sama sekali akan kemungkinan kekerasan di tingkat komunitas lokal mereka masing-masing. Sebaliknya, 8% responden sangat khawatir dan 29% cukup khawatir. Penduduk Indonesia yang berusia lebih tua yang cenderung tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan kekerasan berjumlah 28%, dibandingkan dengan 55% yang menyampaikan kekhawatiran; sementara terdapat 42% penduduk Indonesia di antara usia 25 hingga 39, dan 41% penduduk Indonesia di bawah usia 25 yang menyampaikan kekhawatirannya. Penduduk Jawa Barat/Banten/Jakarta juga lebih khawatir akan kekerasan di komunitas mereka, dengan 47% menyampaikan ketakutan mereka, dibandingkan dengan hanya 16% yang khawatir di Bali/NTT/NTB.

Penduduk Indonesia menghargai banyak peran individu dan lembaga yang berperan dalam mengurangi kekhawatiran mereka akan kekerasan pasca pemilu. Penduduk Indonesia telah menempatkan dalam  (91%), disususul oleh tentara (90%), dan tokoh masyarakat (85%) sebagai sebagai lembaga yang paling penting dalam mengurangi kekhawatiran akan kekerasan. Penduduk Indonesia juga menghargai peran capres dan cawapres dalam mengurangi kekhawatiran mereka akan kekerasan, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil disbanding peran aparat keamanan: Joko Widodo (73%), Jusuf Kalla (70%), Prabowo Subianto (68%), dan Hatta Rajasa (65%).[21]



[20] Survei Nasional Pasca Pilpres LSI-IFES, 2.000 responden, margin of error ±2.1%; Oktober-November, 2014

[21] Ibid.

Pemilih pemilu Indonesia mencakup pemilih di luar negeri, yang memilih lebih dulu dari hari Pemilu yang diselenggarakan di tanah air. Ini adalah wilayah di mana KPU, bekerjasama dengan Kemlu, dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri yang rendah (22%) dalam pemilu sebelumnya, maka KPU melaksanakan pendekatan proaktif untuk pemilu 2014. KPU mengizinkan pemilih luar negeri untuk memilih dari 30 Maret hingga 6 April untuk pemilu legislatif dan pada 4-6 Juli untuk pilpres. Terdapat lebih dari 2 juta pemilih luar negeri terdaftar yang diperbolehkan memilih baik di TPS luar negeri secara langsung, dengan menggunakan kotak suara (di mana surat suara diisi pemilih di luar TPS resmi dan menaruhnya ke dalam kotak suara yang ditempatkan  di wilayah-wilayah dengan konsentrasi pemilih tinggi) atau dengan sistem pos.

Pada 6 Juli, ratusan pemilih Indonesia di Hong Kong melakukan protes setelah mereka dilarang memilih setelah waktu pemungutan suara resmi ditutup. Kebanyakan dari pemprotes adalah TKI yang menyatakan mereka akan memilih capres Jokowi, yang dilihat sebagai wakil rakyat kecil. Pemprotes tersebut menjadi marah ketika diduga mereka mendengar penyelenggara pemilu mengatakan bahwa TPS akan dibuka kembali jika mereka memilih Prabowo, yang dipandang sebagai simbol rezim politik masa lalu. Insiden ini terjadi di hadapan dua komisioner KPU dan Ketua Bawaslu. Laporan mengatakan bahwa sekitar 2.000 pemilih tidak terdaftar muncul di TPS Hong Kong beberapa jam sebelum waktu penutupan TPS dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara gagal mengantisipasi munculnya gelombang pemilih ini. Ketua KPU Husni Kamil Manik kemudian mengatakan bahwa pemilih muncul setelah TPS ditutup.[22] KPU harus terus mengantisipasi kebutuhan pemilih luar negeri, terutama sepanjang pilpres, terutama di negara-negara dimana bermukimnya penduduk Indonesia dalam jumlah yang signifikan.



[22] Penjelasan KPU atas Pemungutan Suara di Hong Kong; 8 Juli 2014 http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3381/Penjelasan-KPU-atas-Pemungutan-Suara-di-Hongkong

Sebuah ujian penting bagi sebuah pemilu manapun adalah apakah peneyelenggaraan Pemilu itu dinilai baik di dalam maupun luar negeri sebagai pemilu yang  efektif, kredibel, dan damai. Sebagaimana dengan pemilu legislatif, dapat dinyatakan secara tegas bahwa pilpres Indonesia memenuhi tiga kriteria tersebut, walaupun penyelenggaraan kampanye mengungkap lebih banyak kelemahan dalam sistem.

Efektif

Pada tahun 2014, KPU menyelenggarakan dua pemilu nasional dalam sebuah bangsa yang sangat besar yang memiliki tantangan berupa kurang memadainya sarana dan prasarana dan kondisi geografis yang sulit. Walaupun tidak sempurna, pemilu legislative (pileg) pada 9 April dipandang oleh pemilih sebagai pemilu yang kredibel. Survei LSI-IFES pada Juni 2014 menemukan bahwa 88 persen responden mendeskripsikan penyelenggaraan pemilu sebagai “diselenggarakan dengan baik” atau “diselenggarakan dengan sangat baik”.[23] Dalam sebuah negara yang terkenal dengan lembaga-lembaganya yang korup, kepercayaan yang tercipta ini menjadi sangat penting setelah pengumuman KPU atas hasil pilpres pada 22 Juli, dan tantangan hukum yang terjadi setelahnya.

Pendaftaran pemilih meningkat dari sekitar 187 juta menjadi hampir 190 juta pemilih, dengan lebih dari 1,5 juta suara tambahan pada bulan Juli. Meskipun adanya prediksi bahwa partisipasi pemilih akan meningkat tinggi dalam sebuah pilpres yang sangat kompetitif, namun angka partisipasi pemilih justru menurun menjadi 70 persen[24] dari 75 persen pada pileg 9 April 2014. Partisipasi pemilih paling rendah terdapat di Kepulauan Riau (59,34%), akan tetapi provinsi lain juga mencatat tingkat yang secara signifikan di bawah rerata nasional, termasuk Aceh (61,93%), Sulawesi Tenggara (62,38%), Kalimantan Tengah (62,41%), Sumatra Utara (62,75%), dan Riau (62,73%). Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk memahami penurunan tingkat partisipasi tersebut dengan lebih mendalam. Salah satu penjelasannya adalah mungkin terkait kampanye nasional di daerah tersebut. Partisipasi pemilih paling tinggi tercatat di Papua (86,07%), yang mungkin bisa dijelaskan karena adanya penggunaan sistem noken di banyak kelompok masyarakat adat di wilayah pegunungan. Di tempat-tempat di mana noken digunakan, banyak TPS mencatat partisipasi pemilih  yang mencapai angka yang tidak alami sebesar 100 persen.[25]

KPU patut dihargai atas pencapaiannya terkait distribusi logistik pemilu. Setelah kegagalan besar pada pemilu 2009, 7 anggota KPU berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu sejak mereka dilantik pada tahun 2012, yakni dalam menyusun daftar pemilih yang kredibel. Pada hari Pemilu, 188.268.423 pemilih terdaftar yang ada di seluruh penjuru Indonesia bisa memilih di 478.685 TPS. Pada akhirnya, 134.953.967 menggunakan hak pilihnya; 1.379.690 di antara surat suara yang digunakan tersebut dinyatakan tidak sah, dan surat suara rusak hanya sebesar 1,02%. Pilpres lebih sederhana untuk diselenggarakan daripada pileg karena hanya ada satu surat suara untuk tiap pemilih, berbeda dengan Pileg di mana tiap pemilih mendapatkan 4 surat suara. Karena jumlah surat suara per pemilih di Pilpres lebih sedikit, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga menkonfirmasi peraturan yang memperbesar jumlah maksimal pemilih menjadi  800 per TPS untuk Pilpres dibandingkan 500 per TPS untuk Pileg.Melalui proses penggabungan beberapa TPS, KPU dapat mengurangi sebanyak 67.000 TPS, yang kebanyakan di daerah perkotaan, sehingga bisa menghemat hingga kira-kira 20 juta dolar AS (kurang lebih Rp 240 miliar). Ini adalah angka yang kecil mengingat biaya gabungan dari pemilu ini mencapai hingga hampir 1 milyar dolar AS (kurang lebih Rp 1,2 triliun).[26]

Adanya masalah distribusi logistik ke daerah terpencil telah memperlambat pemilihan yang harusnya berlangsung  satu hari di beberapa bagian wilayah di beberapa provinsi , termasuk  Papua. Ada laporan tentang pemilihan ulang yang dilakukan di beberapa TPS di empat provinsi. Tiga di Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta), tiga di Kota Bandar Lampung (Lampung), dua di Kabupaten Sijunjung (Sumatra Barat) dan satu di Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) dilaporkan melakukan pemilihan ulang karena menemukan keanehan pada pelaksanaan pemilu 9 Juli. Dalam 3 TPS di D.I. Yogyakarta, KPU menemukan bahwa KPPS memperbolehkan 134 pemilih memilih tanpa memiliki formulir A5, yakni formulir resmi untuk pindah TPS. Dalam sebuah TPS di Sumatra Barat, KPPS menemukan bahwa ada ketidakcocokan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan surat suara. Akan tetapi, berdasarkan keterangan seorang komisioner di KPUD Kabupaten Bantul, kesalahan tersebut tidak disengaja dan disebabkan oleh lemahnya pelatihan. KPU tidak dapat melaksanakan program pelatihan secara penuh hingga tingkat TPS karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan lainnya.

Usaha pembelian suara pada hari Pemilu dikatakan sebagai hal yang biasa, walaupun keberhasilan dan keandalan penyuapan tersebut masih dipertanyakan. Pemungutan suara dilaksanakan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi dan walaupun uang diterima, hal ini tidak serta-merta mempengaruhi niat pemilih. Untuk pilpres, pengamat JPPR melaporkan bahwa satu suara diberikan upah sekitar Rp. 10.000-20.000 (lebih kurang 1-2 dolar AS). Mereka mencatatkan bahwa kedua pasangan calon mencoba untuk membeli suara dan dipandang sebagai taktik yang menyebar luas. Berdasarkan survei Juni 2014 yang diselenggarakan oleh LSI-IFES, 15% responden melaporkan bahwa mereka ditawari uang selama pileg 2014 dan 5% lainnya mengenal seseorang yang menawarkan uang pembelian suara. Jika dibandingan antara Pemilu 2014 denagn 2009, sebanyak 34 persen responden berpendapat bahwa politik uang lebih lazim atau lumayan lazim dibandingkan dengan pemilu 2009. Sebaliknya, hanya 10 persen berpikir bahwa politik uang lebih tidak lazim dalam pemilu 2014. Hanya lebih dari seperempat responden survei (26 persen) yang meyakini bahwa frekuensi pembelian suara sama antara 2009 dan 2014, sementara 30 persen tidak memberikan pendapat. Dalam 69 persen kasus pembelian suara, tidak ada bukti yang harus diberikan pemilih yang menerima uang atau bingkisan kepada pemberi uang/bingkisan.

Kredibel

Mayoritas masyarakat Indonesia menilai Pemilu 2014 sebagai pemilu yang kredibel dan berintegritas. Dalam sebuah jajak pendapat oleh LSI-IFES, responden berkata bahwa mereka sangat puas (11 persen) atau cukup puas (76 persen) atas prosedur  penyelenggaraan dan pemberian suara dalam pilpres. Hanya 10 persen menyatakan tidak puas. Hampir 9 dari 10 (89 persen) juga mengatakan bahwa pilpres diselenggarakan dengan sangat baik atau baik. Data dari kedua pertanyaan ini serupa dengan data dari pertanyaan dalam survei LSI-IFES yang diselenggarakan setelah pileg April 2014. Mayoritas masyarakat Indonesia dalam sub-kelompok utama populasi menyampaikan kepuasan mereka atas keseluruhan proses pemilu, dan pendapat ini ditemukan di antara kedua pendukung kedua pasangan calon, baik yang memilih Presiden Jokowi (95 persen puas, 3 persen tidak puas) dan maupun yang memilih Prabowo Subianto (75 persen puas, 23 persen tidak puas). Sebagai sebuah gambaran atas penyelenggaran pemilu, hanya 5 persen dari mereka yang menggunakan hak pilih mengatakan bahwa mereka mengalami masalah selama pilpres dibandingkan dengan 95 persen yang tidak melaporkan mengalami masalah apapun.[27]

Kebanyakan masyarakat Indonesia mempunyai penilaian positif atas proses pemilu baik untuk pilpres maupun pileg di tahun 2014. Dalam survei setelah pilpres pada Juli 2014, 19 persen masyarakat Indonesia menyatakan bahwa Pilpres 2014 sangat bebas dan adil, sementara 66 persen menilai bahwa Pilpres 2014 cukup bebas dan adil. Hanya 12 persen yang mengatakan bahwa Pilpres 2014 tidak terlalu bebas atau adil (11 persen) atau sama sekali tidak bebas dan adil (1 persen). Hasil ini selaras dengan hasil survei LSI-IFES setelah pileg April 2014, di mana 80 persen masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Pileg 2014 seluruhnya bebas dan adil (16 persen) atau cukup bebas dan adil (64 persen). Dalam survei terbaru, masyarakat Indonesia yang memilih Jokowi pada pilpres lebih cenderung mengatakan bahwa pemilu sepenuhnya berjalan secara bebas dan adil (21 persen) atau cukup bebas dan adil (71 persen) dibandingkan dengan pemilih Prabowo Subianto (hanya 16 persen yang sangat setuju; 57 persen cukup setuju).

Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki pendapat positif atas kemampuan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu dan atas penghitungan suara di tingkat TPS secara umum. 84 persen setuju bahwa seluruh pemilih sah memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. 81 persen juga setuju bahwa proses pemberian suara, penghitungan suara dan pengumuman hasil dilakukan secara akurat di tingkat TPS. Mayoritas dalam jumlah besar dari sub-kelompok utama populasi juga memiliki pendapat yang sama.

Ada sejumlah kekhawatiran terkait dengan integritas hasil pemilu, berfokus pada isu manipulasi hasil yang terjadi di beberapa TPS. Walaupun ada sejumlah kekhawatiran terkait manipulasi hasil di beberapa TPS, kebanyakan masyarakat Idonesia tidak berpikir bahwa terjadi manipulasi hasil pemilu secara masif. Secara umum, mayoritas masyarakat Indonesia (56 persen) sangat atau lumayan tidak setuju bahwa terjadi manipulasi hasil pemilu secara masif selama Pilpres 2014, sementara 21 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa manipulasi masif telah terjadi. Terdapat pendapat yang lebih beragam terkait apakah manipulasi betul-betul terjadi di beberapa TPS. Walaupun 48 persen tidak setuju bahwa terjadi manipulasi hasil di beberapa TPS, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia (35 persen) setuju bahwa ada manipulasi hasil pemilu di beberapa TPS. Angka ini merupakan peningkatan dari angka yang didapatkan pada survei LSI-IFES setelah Pileg 2014 yang mencatat bahwa hanya 26 persen responden berpendapat bahwa manipulasi hasil pemilu telah terjadi dalam pileg. Pendapat bahwa manipulasi terjadi di beberapa TPS paling banyak ditemukan di Sulawesi/Gorontalo (40 persen) dan Kalimantan (39 persen).

Pemilih yang menganggap manipulasi hasil pemilu telah terjadi lebih banyak merupakan pendukung Prabowo: 44 persen pemilih pendukung Prabowo percaya bahwa manipulasi hasil telah terjadi, sementara hanya 31 persen pemilih pendukung Jokowi yang percaya bahwa manipulasi hasil telah terjadiSelain itu, 31 persen pemilih Prabowo setuju bahwa ada manipulasi masif pada hasil pemilu; pendapat ini hanya ditemukan di 16 persen pemilih Jokowi.

Damai

Masyarakat Indonesia patut bangga bahwa Pemilu 2014 berlangsung damai. Pengamat dalam negeri melaporkan bahwa kekerasan hampir tidak terjadi sama sekali. Masalah dan pelanggaran kecil yang muncul sifatnya minor dan tersebar secara acak. Pemantauan pemberitaan media nasional oleh Perludem menggarisbawahi tiga insiden kekerasan berskala kecil di Aceh dan Papua yang tidak berhubungan satu sama lain. Kemitraan dan JPPR juga melaporkan bahwa terjadi intimidasi dan ancaman terhadap pemilih di beberapa TPS. Di Banyumas, Jawa Tengah, tim kampanye Prabowo mengajukan protes terhadap tiga jurnalis dan dua aktivis anti-beli-suara karena masuk tanpa izin ke dalam rumah legislator pendukung Prabowo yang diduga membagikan uang kepada pemilih. Jurnalis tersebut mewawancarai dan mengambil foto legislator tersebut, akan tetapi suami sang legislator tidak mau diliput media dan mengangkat parang saat memerintahkan mereka pergi. Di Rembang, Jawa Tengah, tim kampanye Jokowi mengajukan laporan terhadap seorang wanita yang diduga memberikan uang kepada penduduk sambil meminta penduduk memilih Prabowo.



[23] Jajak Pendapat LSI-IFES yang dilaksanakan dari 1 hingga 10 Juni terdiri dari sampel nasional 2.009 wawancara di 33 provinsi di Indonesia. Wawancara tambahan terhadap responden over-sample dilaksanakan juga dalam provinsi terpilih (Aceh, Maluku, Papua, dan Papua Barat). Data berdasarkan data tertimbang yang mewakili kependudukan nasional Indonesia dengan margin of error plus/minus 2,3%.

[25] Ariotang, D., 15 Jui 2015, “Diduga karena Noken Prabowo Hatta tak Dapat Suara di Puluhan TPS Papua Barat”. Kompas. Diunduh dari: http://nasional.kompas.com/read/2014/07/15/19435861/Diduga.karena.Noken.Prabowo-Hatta.Tak.Dapat.Suara.di.Puluhan.TPS.Papua.Barat

[26] Tidak ada biaya terkonsolidasi untuk pemilu di Indonesia, walaupun penelitian sedang dilakukan untuk mencoba secara akurat menghitung ini.

[27] Survei Nasional Pasca Pilpres LSI-IFES, 2.000 responden, Marjin Kesalahan ±2,1%; Oktober-November, 2014

Hasil resmi yang diumumkan oleh KPU konsisten dengan delapan hasil hitung cepat paling terpercaya yang dikeluarkan pada hari Pemilu. Hitung cepat adalah survei nasional secara acak yang mengambil sampel hasil TPS sesungguhnya, berbeda secara metodologi dengan exit poll (jajak pendapat yang dilakukan saat pemilih keluar TPS setelah menggunakan hak pilihnya) yang mengambil sampel pemilih individual. Hitung cepat telah digunakan dengan akurat dan handal sejak 2004 untuk memprediksi hasil pilpres sebelum rampungnya proses rekapitulasi suara manual yang memakan waktu. Ketika hasil resmi dikeluarkan oleh KPU, angka-angka tersebut dapat dibandingkan. Saat hasil perhitungan cepat cocok dengan hasil resmi, pemilih merasa cukup yakin akan legitimasi hasil yang diumumkan.

Rekapitulasi secara paralel ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi suara dengan cara mencegah manipulasi di berbagai tingkat penyelenggaraan pemilu. Jika hasil resmi berbeda jauh dengan hasil hitung cepat, perbedaan tersebut dapat dijadikan indikasi terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi bertingkat. Dalam tiga pemilu nasional sebelumnya, hitung cepat telah menghasilkan hasil perhitungan yang sangat mirip dengan hasil resmi sehingga membantu membangun tingkat kepercayaan dan keyakinan pemilih atas sistem pemilu di Indonesia.

Hitung cepat dengan metodologi yang baik dapat menyediakan proyeksi hasil secara akurat, sehingga kandidat, parpol, dan pemilih dapat mempersiapkan diri untuk menerima pengumuman hasil resmi. Secara umum, di Indonesia, dengan proses rekapitulasi bertingkat berbasis kertas yang memakan waktu lama, hitung cepat membantu memberikan perkiraan hasil bagi seluruh pemangku kepentingan dan membantu mengurangi ketegangan selama menunggu keluarnya hasil resmi. Saat hasil resmi KPU (Jokowi-JK 53,15 persen, Prabowo-Hatta 46,85 persen), kredibilitas metodologi hitung cepat terbukti dengan sendirinya. Delapan lembaga survei hitung cepat meramalkan hasil secara akurat; hanya CSIS-Cyrus dan Populi Centre yang berada di luar margin of error survei mereka.

Lembaga yang melakukan hitung cepat 

Lembaga Survei

Prabowo-Hatta

Jokowi-Kalla

Lingkaran Survei Indonesia

46,70%

53,30%

Indikator Politik Indonesia

47,03%

52,97%

Radio Republik Indonesia

47,46%

52,54%

Kompas Research Dept

47,66%

52,34%

CSIS-Cyrus*

48,11%

51,89%

LSI-SMRC

47,03%

52,97%

Populi Centre*

49,05%

50,95%

Poltracking

46,63%

53,37%

Indonesia Research Centre

51,11%

48,89%

Jaringan Survei Indonesia

50,16%

49,84%

Puskpatis

52,05%

47,95%

Lembaga Survei Nasional

50,56%

49,44%

*Hasil di luar 1 persen margin of error; Sumber: Hitung cepat malam setelah pemilu

Tim kampanye Prabowo-Hatta menyatakan kemenangan berdasarkan hasil empat lembaga hitung cepat di atas. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk secara mandiri dalam mengatur kualitas survei opini publik. Setelah pilpres, Persepsi khawatir bahwa telah terjadi penyimpangan oleh anggotanya yang melaksanakan hitung cepat. Persepsi kemudian meminta anggotanya untuk menyerahkan data sampel yang diambil untuk diperiksa. Hasilnya, tujuh perusahaan yang telah menyatakan Jokowi sebagai pemenang ditemukan telah mengumpulkan sampel menggunakan metodologi ilmiah. Jaringan Survei Indonesia dan Puskpatis menolak untuk menyerahkan data atas metodologi pengambilan sampel mereka kepada dewan etika Persepsi. Menurut pemberitaan yang muncul, kedua perusahaan tersebut kemudian dikeluarkan dari organisasi. Meski masalah ini disebabkan oleh rendahnya kualitas atau integritas lembaga survei opini publik, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya harus berhati-hati agar tidak terlalu ketat membatasi ruang bagi aktivitas penghitungan cepat karena mereka tetaplah alat yang berguna bagi masyarakat sehingga sebaiknya tidak dilarang dalam pemilu mendatang.

Survei opini publik adalah hal penting karena informasi yang mereka kumpulkan digunakan oleh media dan tim kampanye sebelum dan sesudah pemungutan suara. Penyalahgunaan yang disengaja atas exit polls dan hitung cepat adalah strategi partisan tim kampanye yang dikenal dengan baik oleh mereka yang terlibat dalam kampanye hitam pemilu. Sebagai contoh, TVOne, stasiun televisi yang dimiliki oleh Bakrie, sekutu utama Prabowo, hanya menyiarkan hitung cepat yang mengumumkan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres. TVOne dikritik secara luas di media sosial pada hari pemilu dan hari setelahnya. Arus kecaman bertambah hebat saat direktur perusahaan survei Poll Tracking Institute menyatakan bahwa organisasinya telah mundur dari kontraknya dengan TVOne pada pagi hari pemilu, saat TVOne bersikeras untuk memasukkan hasil dari lembaga survei yang tidak terkenal. Hasil hitung cepat Poll Tracking menunjukkan Jokowi menang dari Prabowo, 53,37 persen dari 46,63 persen.

Walaupun TPS Indonesia secara luas dipuji atas keterbukaannya yang luar biasa dalam pemungutan suara dan transparansi dalam penghitungan suara, namun pelatihan staf yang buruk telah menempatkan TPS sebagai titik lemah yang signifikan dalam rantai pelaksanaan pemilu. Walaupun sejumlah laporan terkait ketidakakuratan penerapan prosedur pemilu telah diajukan kepada KPU dan Bawaslu, secara umum Hari Pemilu berjalan relatif lancar, terutama jika mempertimbangkan luas dan rumitnya cakupan kegiatan pemilu yang dilaksanakan. Sebuah diagnosis teknis terhadap TPS dilakukan oleh IFES bekerjasama dengan LSI, melibatkan sampel representatif berjumlah 2.000 TPS dari seluruh bagian Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pemangku kepentingan kepemiluan untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam prosedur pelaksanaan hari Pemilu dan memberikan landasan yang menyeluruh dan komprehensif bagi pelaksanaan evaluasi terhadap prosedur penyelenggaraan pemilu.

Sampel tersebut tidak cukup besar untuk menghasilkan analisis-analisis terkait perbedaan regional dalam pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, jumlah tersebut cukup untuk mendapatkan sejumlah tren indikatif. Secara nasional, lebih dari 90% TPS dibuka dan ditutup tepat waktu. 97% TPS telah mempunyai peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara seperti surat suara, alat coblos, dan tinta untuk menandai jari. Di 95% TPS, keempat kotak suara dibuka dan diperlihat kan kepada para saksi sebelum pemungutan suara Pileg dimulai. Di 97% TPS, petugas TPS telah memeriksa identitas pemilih secara layak. Pada akhir pemungutan dan penghitungan suara, hasil penghitungan di TPS berupa perolehan suara dan angka lainnya dicatat pada formulir C1 yang merupakan bagian pertama dari proses rekapitulasi bertingkat lima.[27] Setiap saksi calon berhak mendapatkan salinan sah formulir tersebut sebanyak satu rangkap; salinan formulir C1 ini disediakan bagi tiap saksi calon di 89% TPS. Walaupun terdapat sejumlah keluhan dari kedua pihak tentang keanehan dan beberapa dugaan kecurangan, 94% dari pengamat parpol di lapangan tidak mengajukan keluhan tentang prosedur di tingkat TPS.

Satu kesalahan prosedural yang muncul di sejumlah besar TPS adalah terkait dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemilih beberapa hari sebelum hari pemilihan, yang berisi informasi terkait nomor dan alamat TPS di mana pemilih yang bersangkutan terdaftar. Baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU tidak mewajibkan pemilih untuk menunjukkan surat tersebut kepada petugas KPPS agar diperbolehkan memilih. Rata-rata 16,4% TPS (angka ini bervariasi di berbagai provinsi – lihat tabel di bawah) menolak memperbolehkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya hanya karena pemilih tersebut tidak membawa surat pemeberitahuan. Tidak diketahui secara persis seberapa banyak pemilih berhak yang dicabut hak pilihnya melalui tindakan ini, akan tetapi ketidaktepatan ini jelas merupakan sebuah masalah yang mengkhawatirkan sehingga harus dipertimbangkan oleh KPU dalam merancang program pelatihan dan sosialisasi untuk pemilu mendatang.

Sumber: Survei Diagnostik Pemilu LSI, 9 Juli 2014

Penerapan prosedur pemungutan suara secara tidak konsisten tetap menjadi masalah yang signifikan, disebabkan oleh pelatihan petugas pemilu yang masih belum prima. Walaupun KPU memiliki lebih dari 3,8 juta petugas pemilu, KPU tidak memiliki sistem untuk pelatihan berjenjang. Petugas TPS sering terlalu percaya diri dan menyelenggarakan pemilu sebagaimana mereka lakukan terakhir kali. Di beberapa RT/RW, mereka disebut sebagai “waralaba keluarga”, karena petugas pemilu hanya berasal dari satu lingkaran keluarga, kekerabatan, atau teman. Pola perekrutan yang sempit seperti itu dapat menciptakan kesalahpahaman dan kecerobohan. Pemantauan hari pemilu menunjukkan bahwa kesalahan, walaupun seringkali acak dan tidak direncanakan secara sistematis, dapat berujung pada hilangnya hak pilih, sebagaimana dicontohkan oleh kasus kesalahpahaman terhadap surat pemberitahuan. Untuk ke depannya, agar kualitas proses pemilu terus diperbaiki dan ditingkatkan, KPU harus mengkaji sistem seleksi/perekrutan KPPS dan prosedur pelatihan.



[27] Setelah dihitung di setiap TPS, surat suara ditabulasikan dahulu di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan akhirnya seluruh hasil provinsi digabungkan di tingkat nasional.

 

 

Organisasi masyarakat sipil (ormas) Indonesia memegang peranan penting dalam berbagai aspek di Pileg dan Pilpres. Sejumlah aktivis bekerja sebagai pemantau domestik yang mengawasi integritas proses pemilu. CSIS, sebuah think-tank ternama, melaksanakan hitung cepat. Melalui prakarsa seperti www.rumahpemilu.org atau Indonesia Election Portal, beberapa ormas berperan sebagai penyedia pendidikan bagi warga negara yang membantu pemilih memahami proses pemilu; beberapa organisasi lainnya mensponsori pengembangan sebuah aplikasi smartphone. Koalisi beberapa organisasi dan LSM, misalnya Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (General Election Network for Disability Access, AGENDA), mengirimkan kelompok-kelompok pemantau untuk mengawasi pelaksanaan Hari Pemilu dan mendorong diperbaikinya akses bagi penyandang disabilitas. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama pengacara Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang, mengajukan uji materi ke MK untuk mengklarifikasi ambiguitas UU Pilpres terkait apakah putaran kedua dimungkinkan saat hanya ada dua pasangan capres-cawapres. Perludem juga memantau proses penyelesaian gugatan hasil pemilu di MK. Keterlibatan masyarakat sipil di kedua pemilu tersebut menunjukkan bahwa Pemilu 2014 adalah pemilu yang paling inklusif dan partisipatif.

Perkembangan yang paling menarik adalah kolaborasi spontan antara ratusan sukarelawan yang bekerja secara online untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara secara paralel dengan penghitungan hasil resmi, menggunakan data hasil penghitungan TPS (formulir C1), rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DB1), dan tingkat kabupaten/kota (formulir DC1) yang dipindai dan diunggah oleh KPU dan tersedia secara online. Prakarsa crowdsourcing ini dilakukan oleh situs www.kawalpemilu.org dan www.merdeka.com.

Prakarsa yang diorganisir secara spontan seperti ini menunjukkan betapa hidupnya kiprah masyarakat sipil di Indonesia. Namun, selain itu, prakarsa tersebut menunjukkan kelemahan sistem yang digunakan saat ini. Dengan komputerisasi, KPU dapat memproduksi hasil secara real-time, walaupun mungkin hanya hasil awal dan bukan hasil resmi. Untuk Pemilu 2014, prakarsa yang dilaksanakan oleh para sukarelawan tersebut memegang peranan penting untuk mengecek dan mengawasi proses rekapitulasi, khususnya dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan, di mana terjadi paling banyak kecurangan dan manipulasi oleh petugas yang nakal berdasarkan hasil penyelesaian sidang sengketa hasil Pileg 2014 di MK. Rekapitulasi paralel oleh masyarakat, yang hasilnya konsisten dengan hitung cepat dan selaras dengan hasil di tiap tingkatan, berkontribusi besar terhadap kepercayaan masyarakat akan integritas sistem pemilu. Dalam suasana di mana kepercayaan masyarakat dapat menurun, prakarsa ini berhasil menghalau kemungkinan-kemungkinan manipulasi dan menjadi alat bantu yang menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu tidak menurun.

Penghitungan hasil pemungutan suara di TPS dilakukan pada siang hari, di hadapan masyarakat, sehingga sangat transparan. Ini adalah fondasi kokoh yang berhasil membangun sistem kepemiluan dengan tingkat transparansi dan integritas yang tinggi. Jika Indonesia menggunakan pemungutan suara elektronik (e-voting), sebagaimana didorong oleh beberapa pihak, Indonesia akan kehilangan proses yang sangat transparan tersebut. UU Pilpres menyatakan bahwa rekapitulasi suara resmi terdiri dari penghitungan suara manual dengan lima tingkatan rekapitulasi. Tanpa sistem rekapitulasi elektronik, KPU memutuskan untuk memindai (scan) formulir hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C1) dari TPS, rekapitulasi kecamatan, dan rekapitulasi kabupaten/kota kemudian mengunggah hasil pemindaian tersebut sehingga tersedia di situs KPU dan dapat diakses publik secara online. Scan C1 yang dilakukan KPU memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan rekapitulasi secara paralel dan meningkatkan transparansi proses kepemiluan. Sistem resmi yang menggunakan formulir kertas memakan waktu beberapa minggu, sehingga dalam waktu tersebut sering muncul berbagai spekulasi tentang siapa yang seharusnya menjadi pemenang pemilu. Oleh karena itu, untuk Pemilu 2019, KPU harus menetapkan sebuah sistem rekapitulasi hasil elektronik (e-rekapitulasi atau e-rekap) yang dapat menghasilkan hasil resmi secara lebih cepat dan mengurangi spekulasi yang beredar di masyarakat.

Dibandingkan dengan KPU periode sebelumnya, kinerja KPU untuk 2014 sudah cukup transparan. KPU mengunggah seluruh informasi kepemiluan yang relevan, misalnya undang-undang, peraturan KPU, dan keputusan/produk hukum, sehingga tersedia di situs resmi KPU, yang juga memiliki informasi mendalam tentang parpol peserta pemilu, caleg peserta pemilu, laporan dana kampanye, dan hasil penghitungan suara di tiap TPS dan di tiap tingkatan rekapitulasi. Perubahan ini sangat revolusioner dalam sejarah Indonesia.

Kendati transparansi sudah jauh lebih baik di tahun 2014, masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Scan C1 sudah cukup signifikan namun belum sepenuhnya sempurna. Kecepatan pemindaian masih beragam di berbagai bagian Indonesia. Papua mengalami keterlambatan yang cukup signifikan: saat provinsi-provinsi lain umumnya sudah sepenuhnya menyelesaikan pemindaian semua (100%) Formulir C1 mereka, Papua baru memindai dua per tiga Formulir C1nya dalam dua bulan setelah Hari Pemilu, disebabkan oleh lokasi TPS yang sangat terpencil dan administrasi penyelenggaraan pemilu yang kurang baik. Terlambatnya distribusi alat kelengkapan pemilu adalah masalah yang disebabkan oleh penyelenggaraan yang tidak prima, perencanaan yang kurang baik, dan kondisi geografis yang sulit. Perencanaan sulit dilakukan dan pengambilan keputusan untuk mencarter pesawat untuk distribusi logistik pemilu sering terlambat dilakukan.

Tidak lengkapnya formulir C1 dari Papua berkontribusi pada kurangnya transparansi proses pemilu yang memang selama ini selalu kurang transparan dan juga menghalangi upaya untuk memantau praktek korupsi di provinsi tersebut, khususnya terkait sistem noken yang bermasalah. Terdapat banyak anomali pemilu di Papua dengan skala yang lebih besar daripada daerah lain di Indonesia. Daftar pemilih sering lebih besar daripada jumlah  penduduk yang biasanya hanya sebesar dua pertiga dari jumlah penduduk . Data juga menunjukkan bahwa banyak distrik di Papua yang partisipasi pemilihnya 100% -- ini adalah angka yang bahkan tidak ditemukan di negara-negara yang mewajibkan para pemilihnya untuk menggunakan hak pilihnya  dalam sebuah pemilihan umum.

Masalah noken di Papua harus ditangani dengan cepat. Di bagian lain Indonesia, khususnya di provinsi tetangga, mulai muncul permintaan bahwa pemungutan suara menggunakan pihak ketiga harus diperbolehkan juga di daerah mereka dengan dasar berupa praktek “budaya”. Beberapa pemimpin daerah menyatakan bahwa kertas surat suara yang berukuran besar terlalu membingungkan bagi pemilih yang kurang berpendidikan. Alih-alih menyelesaikan masalah ini melalui pendidikan pemilih yang lebih baik, melaksanakan kampanye di daerah terpencil, atau sosialisasi yang lebih baik dari partai politik, namun solusi yang didorong justru malah menghilangkan hak-hak pemilih dan memberikannya ke tetua masyarakat. Ini adalah ancaman terhadap prinsip utama pemilu: “satu orang, satu suara”. Para ahli menduga bahwa penggunaan noken adalah menggunakan dalih budaya sebagai akal-akalan untuk melegitimasi pembelian suara skala besar dan korupsi besar-besaran, di mana tetua menjual suara ke pembeli tertinggi.

KPU telah memulai upaya meningkatkan audit terhadap data, namun masih lebih banyak yang harus dilakukan. KPU telah mempublikasikan hasil scan formulir C1 dan formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Arsip tersebut dapat digunakan oleh parpol, media, akademisi, dan pekerja kepemiluan untuk memeriksa kembali dan memverifikasi hasil pemilu. Masyarakat telah memanfaatkan data ini untuk melakukan memeriksa kembali. Untuk ke depannya, KPU harus mengembangkan sistem rekapitulasi elektronik yang dapat menghasilkan hasil pemilu dalam hitungan jam alih-alih beberapa minggu. Pendekatan yang diambil KPU dalam Pemilu 2014 telah membuahkan hasil pemilu yang paling transparan dan teraudit di Indonesia sampai saat ini. Harapannya, KPU terus meningkatkan hal ini dengan cara tidak hanya menyediakan gambar yang butuh dientri datanya dan diverifikasi, melainkan mengumumkan hasil pemilu dalam format yang siap dianalisis oleh seluruh pihak yang ingin menganalisis.


 

Hasil resmi diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014. Hasil tersebut menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memperoleh 70.997.833 suara (53,15%) sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara (46,85%). Secara persentase, Jokowi menang atas Prabowo dengan perbedaan sebesar 6,3% atau 8,4 juta suara. Ini adalah kemenangan yang cukup telak karena perbedaan suaranya tidak tipis. Hasil tersebut dinyatakan final setelah seluruh dalil sengketa diperiksa dan dipersidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama Pilpres 2014, DKPP menerima 16 kasus yang diadukan oleh tiga kelompok (Prabowo-Hatta, Jokowi-Jusuf Kalla, dan pihak independen) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, mencakup KPU nasional, KPU daerah, Bawaslu, dan Panwaslu. Pada tanggal 21 Agustus 2014, DKPP mengeluarkan 13 putusan yang mencakup pemecatan sembilan komisioner KPUD (lima dari Kabupaten Dogiyai, dua dari Kabupaten Serang, dan dua dari Banyuwangi); peringatan keras bagi 30 komisioner penyelenggara pemilu; keputusan tidak bersalah bagi 20 komisioner penyelenggara pemilu; dan pujian kepada Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay dan Kepala Panwaslu Sukoharjo atas kinerja luar biasa. DKPP juga memuji penggunaan DPK dan DPKTb sebagai terobosan untuk penyelenggaraan pemilu yang menjamin pemenuhan hak konstitusional untuk memilih bahkan bagi masyarakat Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT. Dengan memberikan pujian bagi seorang komisioner KPU sempat dituduh dengan dugaan bias (tapi tak terbukti), dan juga pujian bagi penggunaan daftar pemilih sementara, DKPP memperkuat legitimasi proses dan hasil pemilu.

Pada tahun 2009, MK menolak kasus yang diajukan oleh dua pasangan yang kalah, Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo, dan mengukuhkan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. SBY-Boediono memenangkan putaran kedua dengan margin yang sangat besar yakni 65%. Walaupun MK mengakui bahwa ada beberapa “masalah kualitatif” yang terbukti di sidang pemeriksaan, masalah-masalah ini tidak dipandang sebagai “pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif” sehingga tidak dapat membatalkan hasil pemilu tersebut.[28] Agar dapat diterima Mahkamah, pemohon harus dapat memenuhi dalil-dalil tersebut. Dalam sebuah wawancara di media baru-baru ini, Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK mendefinisikan “pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif” sebagai sebuah usaha kecurangan yang direncanakan dengan baik di seluruh tingkat dan tersebar luas di paling sedikit satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kecurangan tersebut juga harus mempengaruhi hasil pemilu.[29] Standar tinggi yang ditetapkan MK terhadap kualitas bukti juga menyebabkan beratnya beban pembuktian karena pemohon dan termohon harus menghadirkan dokumen asli dan saksi mata ke persidangan. Dalam menangani sengketa hasil pileg 2014, MK juga menetapkan standar kualitas pembuktian yang tinggi.

Menuju siklus pemilu 2014, kredibilitas MK sempat goyah karena didera skandal yang disebabkan oleh hakim MK sendiri. Ketua MK sebelumnya, Akil Mochtar, dijatuhi hukuman pidana atas tindakan menerima suap sebesar lebih dari 5 juta dolar AS untuk mempengaruhi putusan atas sejumlah kasus sengketa hasil pilkada. Pada tanggal 30 Juni 2014, beliau dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hukuman yang paling berat yang pernah diberikan kepada terdakwa korupsi di Indonesia. Kemudian, muncul juga pertanyaan terkait apakah pengaruh manajer tim kampanye Prabowo, Mahfud MD, seorang mantan Hakim Ketua MK, akan digunakan oleh kubu Prabowo untuk mempengaruhi hakim-hakim MK, yang pernah berkolega dengan Mahfud MD, selama proses penyelesaian sengketa, meskipun beliau telah secara resmi menyatakan mundur dari tim kampanye pada Hari Pemilu.

Pada tanggal 22 Juli, beberapa jam sebelum hasil resmi diumumkan, tim Prabowo-Hatta menarik saksinya dari Rapat Pleno Penentuan Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional di kantor KPU. Ini adalah tindakan dramatis yang menciptakan situasi ambigu selama sekitar 24 jam, disebabkan oleh ketidakjelasan perihal apakah kubu tersebut akan mengakui proses resmi penghitungan suara dan mematuhi jalur penyelesaian sengketa hukum yang digariskan oleh UU. Komentar awal pasangan tersebut ke media, yang menyatakan bahwa mereka “mundur”, menyebabkan lebih banyak kebingungan karena kurang jelas apakah Prabowo-Hatta menarik diri hanya dari proses rekapitulasi suara atau mundur sebagai peserta Pilpres -- dua tindakan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda karena jika mundur, mereka dapat dijatuhi hukuman pidana dan perdata. Pada tanggal 23 Juli, perwakilan Gerindra menarik pernyataan mundur pasangan Prabowo-Hatta ketika mereka menyatakan akan menggugat hasil resmi Pilpres 2014 versi KPU ke MK.

Gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta di MK menyatkan bahwa ketidakwajaran terjadi di kurang lebih 52.000 TPS, mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk memenangkan pasangan Jokowi-Kalla. Dugaan ini didasari oleh tuduhan adanya perbedaan antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang diproduksi; jumlah suara sah dan tidak sah; penggunaan DPKTb yang berlebihan; dan 282 TPS di mana Prabowo-Hatta tidak menerima suara sama sekali walaupun saksi partai mereka hadir dan memilih di TPS tersebut. Tim kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa KPU menolak perintah Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan ulang di 5.000 TPS di Jakarta. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa pihaknya hanya merekomendasikan pemilihan ulang di 13 TPS. Anggota Bawaslu Pusat mengatakan bahwa jika KPU tidak menyetujui rekomendasi Bawaslu, sengketa tersebut akan diselesaikan oleh putusan MK.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan gugatan resmi ke MK pada tanggal 25 Juli 2014. Sejumlah sesi persidangan untuk kasus tersebut terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung di televisi pada awal Agustus. Prabowo diberikan kesempatan untuk secara langsung menyampaikan pernyataan resmi di hadapan para hakim MK pada awal proses persidangan. Seluruh dokumen sidang dan transkrip verbatim jalannya sidang diunggah dan tersedia secara online sehari setelah sidang sebagaimana biasa dilakukan MK. Tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi sebagaimana dilakukan MK berkontribusi kepada tingginya kepercayaan publik terhadap proses dan putusan sidang sengketa hasil pilpres tersebut.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan menolak kasus Prabowo-Hatta secara sepenuhnya. Karena putusan tersebut memegang peranan yang sangat penting, ada baiknya poin-poin utama dari amar putusan sepanjang 4.392 halaman tersebut dijabarkan secara ringkas. Walaupun sembilan hakim MK berpendapat bahwa Pilpres 2014 tidak dicurangi, mereka juga menemukan banyak tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dipertimbangkan terkait perbaikan untuk pemilu-pemilu di masa mendatang:

  1. Pemohon menyatakan bahwa kotak suara dibuka secara ilegal oleh KPU saat mengumpulkan bukti untuk kasus tersebut. Walaupun MK mengakui bahwa pembukaan kotak adalah tindakan yang melanggar hukum, KPU melibatkan perwakilan dari kedua pasangan calon, Bawaslu, dan POLRI; serta menulis berita acara resmi terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, bukti yang diperoleh dengan cara seperti ini masih dapat diterima.
  2. MK mengakui bahwa integritas terhadap prosedur penyelenggaraan adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, dan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki landasan hukum. Akan tetapi, segala tuduhan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus disubstansikan pada dasarnya sebagai pelanggaran yang “masif, sistematis, dan struktural” agar mahkamah dapat memutuskan sesuai dengan dalil-dalil tuntutan pemohon. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di proses persidangan, MK tidak teryakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penyelenggaraan atau penyelewengan dana secara masif yang kemudian mempengaruhi hasil pilpres.
  3. Walaupun kubu Prabowo-Hatta menuduh bahwa sekitar 1,2 juta suaranya telah dicuri dan sekitar 1,5 juta suara untuk kubu Jokowi-JK diperoleh secara ilegal, mahkamah menetapkan bahwa pemohon gagal menyediakan bukti yang meyakinkan untuk secara jelas menunjukkan daerah di mana terjadinya kesalahan perhitungan sebagaimana dituduhkan tersebut. Lebih lanjut, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun di proses rekapitulasi pada tingkat bawah dan malah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat bawah tersebut. Pemohon juga dianggap gagal menyediakan kesaksian yang meyakinkan ketika dipanggil ke kursi saksi.
  4. Pemohon menduga bahwa DPK, DPTb, dan DPKTb digunakan tanpa basis hukum dan disalahgunakan karena besarnya jumlah pemilih di daftar pemilih tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa ukuran daftar pemilih tersebut masuk akal dikarenakan adanya pengaturan alokasi pemilih ke TPS yang berbeda antara pileg dan pilpres. Selain itu, MK menegaskan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar hanya karena prosedur penyelenggaraan yang notabene prioritasnya lebih rendah. MK memutuskan bahwa KPU diperbolehkan untuk mengatur penyusunan daftar pemilih tersebut jika didasarkan secara jelas di Peraturan KPU. Penyusunan daftar pemilih tersebut harus dilakukan karena putusan MK sebelumnya untuk menjamin bahwa pemilih harus dimudahkan dalam memilih belum ditindaklanjuti oleh para penyusun undang-undang di DPR. Walaupun penggunaan KTP/KK/dokumen lain dalam menggunakan DPKTb mungkin sedikit bermasalah dalam pelaksanaannya, tidak ada bukti yang disampaikan menunjukkan bahwa masalah tersebut mendukung salah satu kandidat tertentu. Mahkamah menemukan bahwa sosialisasi untuk DPKTb telah dilaksanakan dengan baik dan menyimpulkan bahwa penggunaan DPK, DPTb, dan DPKTb dinyatakan sah untuk Pilpres 2014.
  5. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menduga adanya sejumlah permasalahan dengan pemilihan dan perhitungan, tapi mahkamah memutuskan bahwa pemohon tidak menyampaikan formulir D1 untuk menunjukkan secara jelas di mana perhitungan bermasalah terjadi. Di TPS-TPS yang dituduhkan Pemohon telah terjadi intimidasi, misalnya di Papua, saksi gagal untuk menunjukkan “pihak” mana yang mengintimidasi mereka, bagaimana intimidasi tersebut terjadi, dan apa hasilnya. Para hakim menyatakan bahwa kronologi dan bukti yang jelas harus dihadirkan agar mahkamah bisa mulai mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan. Dalam TPS di mana Prabowo-Hatta tidak memenangkan satupun suara, seperti di Nias Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Madura, mahkamah meyakini bahwa hal tersebut disebabkan proses musyawarah dan pemungutan suara melalui pihak ketiga (proxy voting) yang secara adat diterima di masyarakat, sehingga bukan indikasi terjadinya kecurangan. Walaupun tidak seluruh wilayah ini menggunakan sistem noken seperti yang diterapkan di Papua, proses pemungutan suara melalui musyawarah diterima sebagai bagian dari bagaimana demokrasi termanifestasi dalam masyarakat tradisional Indonesia. Maka dari itu, mahkamah menolak seluruh tuduhan terkait dengan TPS bermasalah.
  6. Pemohon menggugat bahwa KPU tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu terkait masalah pemilu yang telah ditemukan. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mengatakan bahwa KPU hanya secara sebagian mengikuti instruksi pengawas pemilu tersebut di Jakarta dan Jawa Timur. Akan tetapi, MK mencatat bahwa Bawaslu tidak mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut sehingga dianggap secara implisit menganggap tindak lanjut KPU sudah cukup. Di Nias Selatan, KPUD tidak secara langsung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tapi meskipun pemilihan ulang dilakukan, tidak mengubah hasilnya. Prosedurnya mungkin tidak sempurna, tapi mahkamah menemukan bahwa kasus ini tidak mempengaruhi terhadap hasil pemilu.
  7. Gugatan pemohon terkait sistem noken Papua ditolak dengan dasar bahwa tuduhan kurang memiliki kejelasan dan konsistensi tentang lokasi dan jumlah di mana pelanggaran yang diduga terjadi. Mahkamahmemutuskan bahwa tidak diikutsertakannya distrik Mapia Tengah dan Barat dalam proses rekapitulasi Kabupaten Dogiyai, di mana tidak ada pemilihan yang diduga terjadi, adalah pendekatan yang dapat diterima oleh otoritas pemilu daerah untuk menyelesaikan permasalahan rumit karena tidak ada waktu untuk menyelenggarakan Pemilu kembali. Dalam kasus Papua lainnya, mahkamah mencatat bahwa saksi partai Prabowo telah di beberapa kasus menandatangani laporan resmi di tingkat yang lebih rendah hanya untuk kemudian menyatakan kecurangan. Di dalam kasus lain, bukti dari Sarmi dan Yapen gagal untuk secara jelas mengidentifikasi pelaku kecurangan yang dituduhkan. Di Papua Barat (secara khusus Kabupaten Manokwari), keterlibatan kepala daerah dalam menggerakan pemilih tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, ataupun dilaporkan kepada Bawaslu untuk investigasi. Mahkamah mencatat kesaksian dari saksi KPU bahwa banyak kepala daerah di Papua Barat adalah pejabat Gerindra atau anggota partai di koalisi Prabowo, dan maka dari itu cenderung tidak mungkin untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk berpihak pada Jokowi. Tuduhan pemilihan lebih awal pada 8 Juli di Papua Barat tidak terbukti. Sejumlah masalah dengan bukti pemohon menyebabkan mahkamah menolak dugaan kecurangan yang tersebar luas di provinsi ini.
  8. Walaupun pemohon telah menyatakan kecurangan dalam pemilihan di Nias Selatan setelah beberapa TPS melaporkan 100 persen partisipasi masyarakat, mahkamah mencatat bahwa agen parpol di hari Pemilu telah menandatangani formulir yang layak di tingkat yang elbih rendah dan maka dari itu memvalidasi partisipasi ini. Di Jakarta, KPU provinsi mengikuti rekomendasi Bawaslu dengan melakukan pemilihan ulang di 13 TPS; dan sejumlah banyak orang yang menggunakan DPKTb di provinsi tidak ditunjukkan telah secara signifikan atau secara eksklusif mendukung Jokowi.
  9. Di Jawa Timur, wilayah lain yang diklaim memiliki keanehan dalam jumlah besar, hakim mendeskripsikan klaim kecurangan pemohon sebagai “hanya berdasarkan asumsi” dan “salah”. Klaim bahwa kubu Jokowi menggunakan politik uang tidak didukung oleh kesaksian, laporan atau kejadian tertentu yang kuat dari saksi yang dapat dibuktikan. Saksi TPS untuk kubu Prabowo-Hatta tidak memprotes DPKTb di mana diduga terjadi kecurangan. Lebih lanjut, mahkamah mengatakan bahwa adalah hal yang salah untuk mengklaim “terlalu banyak pemilih menggunakan DPKTb” karena tidak ada batas maksimum yang ditetapkan dalam hukum. Bukti bahwa Prabowo menang dengan margin signifikan di beberapa wilayah meskipun adanya penggunaan DPKTb (seperti di Madura) menunjukkan bahwa daftar pemilih tersebut tidak berpihak pada Jokowi. Mahkamah menemukan bahwa KPU telah menjalankan rekomendasi Bawaslu dengan menerapkan investigasi berlapis, termasuk, di beberapa wilayah, melakukan pemeriksanaan kembali atas pengguna DPKTb dengan mencocokkan nama dan alamat. Maka dari itu, tuduhan kecurangan tersebar luas di daerah Jawa Timur ditemukan tidak berdasar.
  10. Klaim terkait pengunaan politik uang secara umum tidak terbukti dan pengadilan tidak menemukan bukti bahwa tuduhan membeli suara secara khusus lebih menguntungkan Jokowi dibandingkan Prabowo.

Persidangan gugatan ini di Mahkamah Konstitusi menyebabkan munculnya banyak pemberitaan tentang tuduhan-tuduhan dugaan kecurangan seputar pilpres. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana digariskan undang-undang berjalan dengan baik. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menyampaikan kasus yang lemah dan telah menghabiskan langkah terakhirnya dalam menggugat hasil pemilu, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta kemudian mengajukan kasus untuk menggugat aspek prosedural dari penghitungan dan rekapitulasi suara di PTUN. Pada tanggal 28 Agustus 2014, kasus ini secara ringkas ditolak oleh satu panel hakim karena mereka memandang bahwa PTUN bukanlah lembaga yang tepat  untuk menangani kasus pemilu seperti ini.

Walaupun koalisi  partai yang mendukung Prabowo-Hatta dapat menghambat program  pemerintahan Jokowi yang baru terpilih melalui DPR  yang baru, rencana pembentukan komisi khususs di DPR untuk menyelidiki    kembali permasalahan terkait penetapan hasil pilpres  yang sebelumnya diperiksa oleh MK hanya akan bersifat retoris dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil.

Hasil yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli tetap diakui dan Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014.



[28] Keputusan MK No. 108-109/PHPU.B-VII/2009.

[29] Elik Susanto, “Ini Sidang Paling Berat”, Tempo, 31 Agustus 2014.

Kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam pemilu mendatang mencuat disebabkan oleh beberapa isu, masalah teknis, dan ambiguitas politik yang muncul selama musim pemilu. Pada tanggal 23 Januari 2014, MK mengeluarkan putusan yang final dan mengikat yang mengabulkan permohonan perkara uji materi yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres secara serentak. Saat mengabulkan permohonan pemohon dan memutus bahwa Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan di hari yang sama, MK menyatakan bahwa putusan ini tidak harus diterapkan hingga tahun 2019. Putusan ini berarti Indonesia harus melakukan perubahan besar terhadap UU kepemiluan

Kebangkitan “Koalisi Merah Putih” (KMP) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai sebuah kekuatan politik yang bersatu mengundang reaksi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, koalisi tersebut lantang dan aktif sebagai oposisi. Kurang efektifnya partai oposisi merupakan fenomena demokratis yang tampaknya dialami Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketidakmampuan partai-partai oposisi untuk mengajukan solusi alternatif atau menentang kebijakan-kebijakan yang disusun petahana saat itu merupakan suatu kelemahan sistemik yang jelas terlihat. Efektivitas KMP sebagai oposisi jelas merupakan perbaikan dari tren yang terlihat di pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, di sisi lain, terbakar oleh rasa frustrasi yang disebabkan oleh kekalahan Prabowo pada Pilpres 2014, KMP menjadi gigih ingin membalas dendam sehingga bersifat cenderung merusak, karena mereka mencoba menerapkan kebijakan yang jelas-jelas ditolak pemilih, yakni berjalan mundur dari perbaikan konstitusional yang telah susah payah dibangun di era Reformasi.

RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Pada tanggal 8 Juli 2014, di saat negara tengah disibukkan dengan persiapan hari pemilu presiden keesokan harinya, para anggota DPR yang berada di penghujung masa jabatannya mengundangkan revisi UU 27/2009 sebagai UU No. 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD yang dikenal sebagai UU MD3. Salah satu bagian dari UU baru tersebut mengatur mekanisme pemilihan alat kelengkapan DPR, termasuk pimpinan, komisi, dan badan pendukung lainnya.. UU 17/2014 mengganti mekanisme pemilihan posisi kepemimpinan DPR yang sebelumnya, yakni posisi ketua dan wakil ketua yang ada dalam struktur dewan secara otomatis diberikan kepada partai-partai sesuai dengan urutan jumlah perolehan kursi di dewan, serta mengisi kursi pimpinan alat kelengkapan lainnya dengan prinsip proporsional perolehan kursi, dengan sebuah mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara (voting) . Pengundangan UU 17/2014 tersebut, didorong oleh KMP, koalisi partai yang mendukung pencalonan Prabowo, mengindikasikan perpindahan mendasar dari prinsip musyawarah yang selama ini diterapkan menjadi sistem dimana pemenang mendapat semua kursi pimpinan (winner-takes-all). Pada tanggal 29 September 2014, MK menolak permohonan PDI-P untuk mencabut pasal-pasal yang mengatur hal tersebut. Hakim Ketua MK, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa PDI-P tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan permohonan pencabutan karena tidak ada hak konstitusional PDI-P yang terlanggar jika UU tersebut diterapkan.

Putusan pengadilan tersebut menegaskan dominasi Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Partai Gerindra/Prabowo Subianto sebagai oposisi yang tangguh. Dengan kuasa yang cukup dominan di DPR dan banyak DPRD, Koalisi Merah Putih memiliki kesempatan untuk bebas mendikte agenda DPR, kecuali jika Presiden Jokowi dan para anggota koalisinya dapat meretakkan KMP dan kemudian memegang suara mayoritas di dewan legislatif. Jika tidak, suasana sengit di dewan legislatif dapat berimbas buruk pada kemampuan Jokowi untuk menjalankan kebijakannya. Setelah persaingan sengit antara kedua koalisi tersebut dalam memperebutkan posisi kepemimpinan di dalam DPR, Koalisi Merah Putih keluar sebagai pemenang dan mengangkat Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua DPR dan Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN) dan Fahri Hamzah (PKS) sebagai wakil ketua. Selain itu semua posisi kepemimpinan pada alat kelengkapan dan komisi DPR juga diambil oleh KMP yang  menyebabkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin PDI-P,-koalisi presiden petahana Joko Widodo- tidak memiliki satu pun posisi kepemimpinan di DPR.

Sebagai reaksinya, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di bawah pimpinan PDI-P membuat struktur alat kelengkapan tandingan yang membuat DPR tidak bisa bekerja (deadlock) selama hampir satu bulan. Namun kembali petinggi-petinggi senior partai memeperlihatkan sifat kenegarawanannya yang tinggi dalam memecahkan masalah ini dengan memfasilitasi pertemuan antara legislator dari partai-partai di kedua kubu yang berseteru di DPR. Kata sepakat dicapai, dimana kedua pihak setuju untuk merevisi beberapa fasal dari UU 17/2014 yang menjadi penyebab kekisruhan dan mendistribusi kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional, namun kursi ketua dan empat wakil ketua tetap dipegang oleh wakil dari partai-partai anggota KMP.

UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Setelah molor selama 12 jam, rapat paripurna DPR akhirnya mengadakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem tunjuk tangan dengan hasil 226-135 suara menyetujui pengesahan RUU pemilihan kepala daerah yang mengatur sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menggantikan sistem pemilihan langsung yang telah dipraktekan sejak tahun 2005. Sebelumnya Partai Demokrat memutuskan untuk meninggalkan sidang tersebut setelah 10 poin yang mereka ajukan sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas pemilukada langsung akhirnya tidak digubris . Anggota legislatif Partai Demokrat yang tidak meninggalkan rapat – hanya enam dari total 148 —akhirnya tidak mampu mencegah banyaknya suara anggota dewan yang menyetujui pengesahan RUU ini dalam proses pengambilan suara ini, dan berujung pada Koalisi Merah Putih Prabowo mendapatkan kemenangan besar di DPR.

UU yang kemudian diundangkan sebagai UU No. 22/2014 menghapus kewenangan KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. DPRD diberi wewenang hukum menunjuk sebuah Panitia Pemilih (Panlih) yang terdiri atas tiga perwakilan tiap fraksi di DPRD, dan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD. UU tersebut mengecualikan daerah-daerah otonom, misalnya Aceh, yang memiliki UU lain yang berlaku untuk pemilihan kepala daerah di provinsi tersebut.

Dalam menanggapi UU baru tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan kepada media bahwa KPU akan menunggu hingga UU tersebut secara formal telah berlaku sebelum menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk 246 pemilukada yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2015. Perubahan untuk kembali ke pemilihan tidak langsung adalah sebuah keputusan DPR yang monumental, akan tetapi mendapatkan kritikan yang luas dari berbagai pihak, karena dianggap sebagai lambang kemunduran transisi demokrasi Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil telah menyatakan bahwa mereka akan mengajukan uji materi ke MK segera setelah UU ini diundangkan.

Sesuai janjinya untuk mencari jalan untuk menghapus sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung berdasarkan UU Pemilukada baru (UU No. 22/2014) yang banyak menuai protes, beberapa hari sebelum lengser Presiden Yudhoyono mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk kembali menetapkan berlakunya sistem pemilihan kepala daerah langsung. Perppu pertama, Perppu No. 1/2014, adalah untuk mencabut UU No. 22/2014, sementara Perppu kedua, Perppu No. 2/2014, mencabut dua pasal di UU 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan bagi DPRD untuk memilih kepala daerah.

Presiden Yudhoyono memberikan penjelasan terhadap mengapa intervensi beliau dalam isu ini sangatlah terlambat. Beliau mengatakan bahwa walaupun menghormati kewenangan DPR dalam menyusun kebijakan, kedua Perppu tersebut diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan demokrasi rakyat. Beliau juga menyatakan bahwa kedua Perppu tersebut adalah untuk mengakomodasi protes hebat oleh masyarakat yang secara umum menolak pemilukada tidak langsung; dan juga untuk memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan 246 pemilukada di tahun 2015. Para pengamat politik merespons penggunaan kewenangan eksekutif presiden dengan rasa optimis tapi juga tetap awas dan kritis: jika Presiden Yudhoyono tidak ragu-ragu sebelumnya, beliau sebetulnya bisa menyuruh para legislator Partai Demokrat untuk memberikan suara menolak pengundangan UU tersebut di DPR alih-alih melakukan walk-out. Jika hal tersebut yang terjadi, sebetulnya Perppu tidak harus sampai dikeluarkan.

Agar berlaku secara resmi, Perppu harus disetujui oleh mayoritas anggota DPR. Perppu tersebut dijadwalkan untuk dibahas oleh DPR pada pertengahan Januari 2015. Ketua Fraksi Demokrat di DPR berjanji bahwa Partai Demokrat, kali ini, akan melindungi Perppu tersebut dan berjuang agar kedua Perppu tersebut disetujui. Setelah serah terima jabatan ke presiden baru, Jokowi, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, Yudhoyono mengindikasikan bahwa partainya akan mendukung kedua Perppu tersebut saat dibahas oleh DPR.

Dukungan untuk Pemilukada Langsung

Sebagian besar Rakyat Indonesia mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. 84% responden jajak pendapat LSI-IFES yang dilaksanakan pada Oktober-November 2014 menyatakan mendukung pemilukada langsung untuk pemilihan gubernur, bupati, walikota; sementara hanya 6% responden yang mendukung pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Walaupun upaya mengembalikan sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menjadi pemilihan langsung didukung oleh Koalisi Merah-Putih (KMP) di DPR, hanya 8% pemilih yang memilih koalisi tersebut di Pileg 2014 yang mendukung pemilukada tidak langsung. Di antara pemilih yang mendukung Prabowo Subianto, pemimpin KMP yang mendukung pemilukada tidak langsung, pada Pilpres 2014, hanya 10% mendukung pemilukada tidak langsung, sementara 78% mendukung pemilukada langsung. Di antara pemilih yang mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014, 89% mendukung pemilukada langsung, sementara hanya 4% yang mendukung pemilukada tidak langsung. Di antara pemilih yang memilih partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin Jokowi, 90% mendukung pemilihan kepala langsung dan hanya 5% yang mendukung pemilihan tidak langsung.

Salah satu argumen yang mendukung pemilukada tidak langsung adalah untuk menekan biaya pemilukada langsung yang terlalu mahal. Terkait argumen ini, lebih banyak masyarakat Indonesia yang setuju bahwa biaya pemilukada langsung memang mahal dan harus diturunkan, namun tidak berarti mereka setuju sistem pemilukada harus dibuat tidak langsung. 45% responden setuju bahwa pemilukada langsung terlalu mahal (36% tidak setuju). Dari yang setuju, kebanyakan adalah pendukung Prabowo Subianto (52%) sementara pendukung Jokowi yang setuju hanya 40%. Kendati demikian, dua pertiga masyarakat Indonesia (67%) menyatakan bahwa berapapun biayanya, masyarakat Indonesia harus diberikan kesempatan untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung dan tidak melalui cara diwakilkan oleh pihak lain; sementara hanya 9% yang menyatakan bahwa pemilukada terlalu mahal sehingga DPRD-lah yang kemudian diberikan kewenangan untuk memilih kepala daerah. Kebanyakan pendukung Jokowi (71%) dan KIH (71%) cenderung mendukung pentingnya pemilukada langsung, dan hal ini juga terlihat dari pendukung Prabowo Subianto (59%) dan KMP (66%). Seluruh data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dari berbagai preferensi politik cenderung memilih pemilukada langsung walaupun menganggap bahwa biaya tinggi pemilukada langsung merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan.

Argumen lain yang digunakan sebagai alasan penerapan pemilihan kepala daerah tidak langsung adalah penanggulangan praktek politik uang dan korupsi. Hanya 29% masyarakat Indonesia yang yakin bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD akan mengurangi frekuensi praktek politik uang, korupsi, dan politik transaksional; sementara sebagian besar masyarakat Indonesia (52%) tidak setuju bahwa pemilihantidak langsung akan mengurangi korupsi – yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut adalah 51% pendukung KMP dan 56% pendukung KIH.

Terdapat juga data yang menunjukkan bahwa sejumlah besar pemilih Indonesia akan mengubah pilihannya jika tahu bahwa anggota legislatif yang mereka pilih akan mendapatkan kewenangan untuk memilih gubernur. 37% responden menyatakan akan memilih caleg yang sama namun 25% menyatakan mereka akan mengubah pilihannya (17% menyatakan pasti akan memilih caleg yang berbeda sementara 8% menyatakan mungkin akan memilih caleg yang berbeda); sementara 38 % tidak tahu.

Pada hari Selasa, 20 Januari 2014, seluruh fraksi DPR secara bulat mendukung dua Perppu yang menetapkan kembali sistem pemilihan kepala daerah langsung, dan sekaligus mengembalikan kewenangan penyelenggaraan pemilukada ke KPU dan bukan lagi oleh DPRD.Akan tetapi, walaupun didukung oleh suara bulat, UU yang isinya berdasarkan Peppu 1/2014 tersebut, terdiri atas 130 halaman berisi 206 pasal ini , masih banyak mengandung bagian yang bermasalah baik secara substansi maupun secara struktur. Sejumlah ormas dan LSM kemudian membentuk koalisi untuk menganalisis masalah dalam UU tersebut dan dijabarkan dalam sebuah daftar inventarisasi  masalah (DIM) untuk diajukan ke DPR sebagai bahan pertimbangan dalam proses revisi selanjutnya. Banyak masukan yang termuat dalam revisi tersebut yang diterima dan diadopsi oleh DPR dalam proses amandemen UU tersebut pada bulan Februari 2015.

Pemungutan suara dan penghitungan suara elektronik

Saat ini, terdapat momentum untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai teknologi kepemiluan di Indonesia. Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), bersama sejumlah KPUD dan pemerintah daerah, meneliti penggunaan mesin pemungutan suara (disebut juga electronic voting machines/EVM atau e-voting) di pemilu tingkat lokal. BPPT telah melakukan uji petik (pilot test) penggunaan teknologi e-voting menggunakan layar sentuh yang dilengkapi dengan bukti audit di beberapa pemilihan kepala desa (pilkades) di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sebelum mengambil kepeutusan untuk menerapkan teknologi apapun, KPU harus melaksanakan uji kelayakan yang komprehensif. Sebuah uji kelayakan yang tidak mendalam atau cakupannya terlalu sempit dapat berakibat diambilnya keputusan yang salah atau solusi yang tidak berkesinambungan, sehingga umurnya tidak panjang; atau, skenario terburuknya adalah integritas pemilu akan dipertanyakan. Studi kelayakan yang berarti harus menanyakan pertanyaan “Apakah kita harus melakukan ini?” terlebih dahulu, baru kemudian menanyakan pertanyaan “bagaimana melakukan hal tersebut?” Jangan sampai terjebak pada determinisme teknologi: sebuah situasi di mana para pemangku kepentingan merasa terdorong untuk menggunakan teknologi hanya karena teknologi tersebut tersedia.

Dalam pemilu Indonesia, setelah suara diberikan secara rahasia melalui sistem coblos, proses penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara transparan di hadapan masyarakat. Sistem penghitungan di masing-masing TPS yang totalnya berjumlah sekitar 500.000 ini menjamin yakinnya masyarakat dengan hasil penghitungan di TPS mereka, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil penghitungan tersebut. Ini adalah prinsip demokrasi yang sangat baik. TPS ditutup pada jam 1 (satu) siang, dan penghitungan dimulai saat hari masih terang. Dalam hari pemilu yang disebut oleh berbagai pengamat sebagai ‘suasana perayaan’, petugas KPPS menghitung perolehan suara dengan cara membuka setiap surat suara terpakai yang terlipat rapi di dalam kotak suara kemudian mengumumkan hasil suara tersebut keras-keras sehingga seluruh anggota masyarakat, saksi parpol, pengawas, pemantau, dan pemangku kepentingan yang hadir tahu hasilnya dan dapat terlibat dalam penghitungan. Kemudian, hasil penghitungan dicatat dalam dokumen resmi hasil penghitungan di TPS yang disebut Formulir C1. Formulir C1 yang telah diisi kemudian ditandatangani oleh KPPS dan saksi partai/calon yang hadir. Proses ini memberikan ruang yang sangat luas bagi partisipasi masyarakat dan pemantauan, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa hasilnya kredibel dan valid. Tingkat keterbukaan ini adalah unik dan merupakan nilai yang baik dalam pemilu Indonesia dan seharusnya tidak diubah.

Masalah yang lebih mendesak di pemilu Indonesia adalah proses rekapitulasi bertingkat. Setelah suara dihitung di TPS, hasil penghitungan suara resmi diserahkan ke petugas tingkat kelurahan/desa (PPS) untuk direkapitulasi, hasilnya kemudian diserahkan ke kecamatan, kemudian kabupaten/kota, kemudian provinsi, dan terakhir tingkat nasional. Proses rekapitulasi bertingkat seperti ini sangatlah lambat dan dapat memakan waktu beberapa minggu. Saat hasil proses rekapitulasi bertingkat belum keluar, dapat muncul spekulasi dan keresahan di masyarakat terkait hasil akhir pemilunya. Para ahli sering menyatakan bahwa proses rekapitulasi manual sering didera masalah berupa kesalahan entri data ataupun salah tulis yang tidak disengaja, maupun manipulasi yang disengaja. Alih-alih berfokus pada teknologi e-voting yang santer dibicarakan namun tidak terlalu diperlukan oleh pemilu Indonesia, sebaiknya KPU berfokus untuk menggunakan teknologi elektronik yang bisa meningkatkan kualitas proses rekapitulasi perolehan suara pemilu – teknologi ini sering disebut ‘rekapitulasi elektronik’ atau e-rekap.

Setelah Pemilu 2014, para akademisi dan aktivis LSM yang bekerja di bidang kepemiluan mengadakan sejumlah pertemuan untuk mengevaluasi siklus pemilu dan menyediakan KPU sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemilu ke depannya. Berikut adalah rekomendasi yang diajukan dari rangkaian pertemuan tersebut:

Mengakhiri praktek-praktek yang mendorong politik uang

Survei pasca-pemilu menunjukkan bahwa praktek pembelian suara masih marak ditemui di Indonesia. 15% penduduk Indonesia menyatakan bahwa mereka pernah ditawari uang atau bingkisan sebelum Pileg 2014 yang diberikan agar mereka memilih caleg tertentu, sementara 20% menyatakan bahwa mereka mengenal seseorang yang pernah ditawari uang atau bingkisan[30]. KPU harus menetapkan sejumlah peraturan dan informasi selama kampanye untuk mengurangi praktek politik uang yang dilakukan parpol, caleg, ataupun sesama pemilih. Selain itu, diperbolehkannya pemungutan suara melalui pihak ketiga oleh tetua suku atau pemimpin adat, misalnya praktek noken di daerah pegunungan Papua, adalah celah yang sangat memungkinkan terjadinya praktek politik uang. KPU sebaiknya bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam melakukan upaya-upaya ekstensif untuk mengakhiri penggunaan noken dan memastikan bahwa tiap pemilih berhak mendapatkan akses ke hak fundamental dalam demokrasi, yakni hak untuk memilih.

Sistem evaluasi resmi KPU

Sistem evaluasi KPU untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota atas persiapan dan pelaksanaan pemilu saat ini hanyalah formalitas yang belum terlalu banyak memiliki substansi. Laporan evaluasi tahun 2009 yang diumumkan sangat tidak terorganisir. KPU harus meningkatkan upayanya dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Langkah pertamanya dapat berupa menstandardisasi pelaporan dari tiap tingkatan untuk mempermudah pengumpulan data. Laporan evaluasi yang disusun sebaiknya mencakup evaluasi kinerja petugas kepemiluan dan disimpan/dikelola dalam sebuah basisdata terpusat agar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perekrutan ke depannya. CSO dapat dilibatkan untuk melakukan analisis kritis. Laporan akhir harus dibagikan kepada publik dan bukan hanya untuk DPR saja sehingga meningkatkan pelibatan masyarakat, transparansi, dan mendorong KPU ke depannya untuk terus meningkatkan kualitas pemilu.

Daftar pemilih

Pemantauan Hari Pemilu oleh pemantau-pemantau lokal menemukan banyak penggunaan DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb yang tidak sesuai prosedur. Daftar pemilih seharusnya disusun menggunakan data yang lebih termutakhirkan dari Kemendagri, menggunakan nomenklatur yang lebih mudah dipahami sehingga tidak terbalik-balik, serta menggunakan format yang lebih baik untuk memudahkan rekapitulasi dan akses publik ke jenis-jenis daftar pemilih tersebut dan penggunaannya.

Pelatihan staf pemilu

Banyak kesalahan prosedural yang terjadi di TPS disebabkan oleh buruknya pelatihan bagi petugas pemilu. Pelatihan harus mencakup lebih banyak petuga, khususnya KPPS, dan diselenggarakan lebih sering.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan etos kerja, kualitas kinerja, dan kapasitas SDM pegawai negeri sipil yang tergabung di dalam KPU. Reformasi yang dilakukan sebaiknya mencakup penggantian komisioner secara tidak bersamaan atau secara bertahap (staggeried) sehingga anggota KPU tidak semuanya terdiri dari komisioner baru yang harus mempelajari organsasi dan cara kerja KPU dari awal. Dengan cara ini, pengetahuan institusional dapat dijaga di tingkatan KPU yang tertinggi, sehingga waktu anggota KPU baru untuk beradaptasi dapat diperpendek dan mereka dapat langsung bekerja dengan efisien. Reformasi birokrasi juga diharapkan dapat meciptakan kelompok kerja administrator kepemiluan yang lebih permanen  yang dipilih berdasarkan keahlian dan kemampuan, bukan senioritas, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu. Selain dari memenuhi kewajiban administratif dalam organisasi KPU, tanggung jawab pegawai negeri sipil KPU juga harus diperluas sehingga mencakup dukungan kepada komisioner terkait substansi dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat memastikan bahwa kinerja KPU tidak tergantung kepada kapasitas individu komisioner, sehingga secara institusi KPU dapat menjaga kompetensi substantif terkait kepemiluan walaupun komisioner terus berganti dari satu periode ke periode selanjutnya.

Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan untuk memindai (Scan) Formulir C1 secara ad hoc oleh KPU dalam siklus Pemilu 2014 adalah kemajuan luar biasa dalam hal transparansi dan harus dilanjutkan. Proses ini harus dimasukkan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku agar prakteknya konsisten. Proses ini juga harus direncanakan dengan lebih baik dilengkapi dengan peralatan yang tepat, alokasi SDM yang lebih memadai, dan tersedianya help desk teknis untuk membantu jika ada masalah.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Terlalu banyak kasus sengketa pemilu yang diajukan ke MK; sebetulnya, kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan oleh Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk melakukan arbitrase dan mediasi. Bawaslu harus menyelesaikan sengketa pemilu secara lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun regional, untuk membetulkan jika terjadi kesalahan dan menghukum yang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu juga harus lebih aktif mengaudit dana kampanye.

Reformasi Aturan Dana Kampanye

Kurangnya peraturan tentang dana kampanye adalah masalah yang terus terjadi dalam Pemilu Indonesia. Reformasi peraturan tersebut harus dilakukan untuk mengurangi mahalnya biaya pemilu. Mengatur dana kampanye dapat mengurangi ketergantungan partai ke sokongan dana dari orang-orang kaya untuk memenangkan pemilu. Selain adanya kewajiban yang lebih tegas dalam melaporkan dan melakukan audit terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pendanaan pemilu oleh negara, didanai dari APBN, juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengaruh uang dalam menentukan hasil pemilu Indonesia.

UU Pemilu Omnibus

Untuk menangani masalah kerangka hukum pemilu yang berlaku saat ini yang saling tumpang tindih dan kontradiktif satu sama lain, pemerintah periode selanjutnya harus mempertimbangkan untuk menggabungkan berbagai UU pemilu yang ada menjadi satu undang-undang utuh yang komprehensif. Ini dapat membantu mensinkronisasi dan menstandarisasi prosedur yang dilakukan di berbagai tingkatan pemilu, dan juga merangkum reformasi kepemiluan secara keseluruhan alih-alih terserak.

Upaya ini diawali pada tahun 2010, diajukan oleh koalisi sejumlah LSM dan organisasi masyarakat. Fase pertamanya telah diselesaikan pada tahun 2014 dan menghasilkan laporan sepanjang 367 halaman[31] yang mencakup rancangan awal UU pemilu hasil kodifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi DPR, disertai dengan literatur akademik sebagai bahan referensi.

Penanganan Masalah Surat Suara Tidak Sah

Secara nasional, jumlah surat suara tidak sah dalam Pileg 2014 sangat tinggi dibanding angka rata-rata internasional. Di Pileg 2014, terdapat 14,601,436surat suara tidak sah. Tingginya jumlah surat suara tidak sah dapat dikurangi dengan cara melakukan penelitian fisik secara komprehensif guna mengidentifikasi alasan munculnya angka surat suara tidak sah yang begitu tinggi. KPU harus melaksanakan upaya yang lebih baik, misalnya, pendidikan pemilih yang lebih intensif, untuk memastikan bahwa pemilih mencoblos surat suara sesuai prosedur dan petugas menghitung suara sebagaimana mestinya.

Praktek noken

Saat ini, tidak terdapat aturan hukum yang menjadi kerangka praktek noken. Awalnya, praktek noken adalah penggunaan kantung tradisional sebagai pengganti kotak suara. Kemudian, MK memperbolehkan praktek pemungutan suara secara musyarawah di antara sebuah masyarakat adat, atau, yang lebih buruk, pemungutan suara melalui pihak ketiga di mana tetua adat atau pemimpin suku memberikan suara mewakili seluruh anggota masyarakat adat. Praktek sedemikian harus diakhiri untuk memastikan bahwa prinsip “satu orang, satu suara” berlaku untuk setiap pemilih berhak. Konsistensi prosedur pemilu untuk mengusung prinsip tersebut harus dijamin. Jika praktek ini terus diperbolehkan di Papua, dapat muncul preseden buruk berupa daerah lain kemudian meminta diperbolehkannya pemungutan suara melalui pihak ketiga, yang melanggar hak-hak fundamental pemilih dalam sebuah negara demokrasi, untuk dilaksanakan juga di daerah mereka dengan alasan tradisi budaya lokal.

Menyelaraskan siklus dan kalender kepemiluan Indonesia

Hingga tahun 2014, Indonesia melakukan pemilu legislatif (DPR,DPD, DPRD Prov& Kab/Kota), pemilu presiden/wakil presiden, pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota secara terpisah. Sehingga mengakibatkan selalu ada pemilihan umum, baik nasional maupun regional di Indonesia tiap tahunnya, pengeluaran untuk penyelenggaraan pemilu sangat besar, parpol tidak mempunyai waktu untuk menyusun strategi dan berfokus secara baik, dan pemilih menjadi jenuh karena terlalu sering menghadapi pemilu. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemilu-pemilu tersebut harus diselaraskan dan dijadwalkan dengan lebih baik.

Sejak tahun 2011, para akademisi dan aktivis LSM, salah satunya adalah Perludem, terus mendorong penyelarasan jadwal pemilu. Putusan MK di tahun 2014 menyatakan bahwa pemilu legislatif dan presiden harus dilaksanakan serentak mulai tahun 2019. Selain itu, dengan diamandemennya UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka penyelenggaraan serentak sudah diwajibkan UU tersebut yang menggariskan bahwa pada tahun 2027, Indonesia akan hanya memiliki dua pemilu saja: satu pemilu serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; kemudian pemilu kedua untuk secara serentak memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Ini adalah kemajuan yang luar biasa dalam hal penyelarasan siklus dan kalender kepemiluan Indonesia. Kendati demikian, penjadwalan yang lebih baik masih perlu didorong.

Penyelarasan siklus dan jadwal pemilu dapat dibuat lebih baik dengan cara dilaksanakan dua pemilu: satu pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD sekaligus gubernur, walikota, dan bupati; kemudian satu pemilu nasional untuk memilih presiden/wapres serta anggota DPR dan DPD. Kedua pemilu tersebut dilaksanakan dengan jarak 2,5 tahun. Dengan ini, parpol, caleg, pemangku kepentingan kepemiluan, dan konstituen dapat berfokus ke isu kedaerahan saat akan pemilu daerah, dan berfokus ke isu nasional saat akan pemilu nasional, tanpa harus terbebani oleh tumpang tindihnya isu jika jadwalnya campuraduk ataupun tidak rapi.



[30] Survei Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2014 oleh IFES dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), melibatkan 2009 responden, dengan margin of error sebesar +2,2%, Juni 2014

[31] Riset Perludem dapat diakses melalui tautan berikut:
http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1883:buku-kajian-kodifikasi-uu-pemilu&Itemid=130


AGENDA                              The Association of Southeast Asian Nations General Election Network for Disability Access (Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas)

Bawaslu                               Badan Pengawas Pemilihan Umum

BPP                                        Bilangan Pembagi Pemilih

C1                                           Formulir C1 (Formulir hasil penghitungan suara di TPS)

Dapil                                      Daerah Pemilihan

DB1                                        Formulir DB1 (Formulir Hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan)

DC1                                        Formulir DC1 Formulir Hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota)

DKPP                                     Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DPD                                       Dewan Perwakilan Daerah

DPK                                        Daftar Pemilih Khusus

DPKTb                                   Daftar Pemilih Khusus Tambahan

DPR                                        Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Kabupaten/Kota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi                    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

DPS                                        Daftar Pemilih Sementara

DPT                                        Daftar Pemilih Tetap

DPTb                                     Daftar Pemilih Tambahan

E-KTP                                    Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Gerindra                              Partai Gerakan Indonesia Raya

Golkar                                   Partai Golongan Karya

Hanura                                 Partai Hati Nurani Rakyat

IFES                                        International Foundation for Electoral Systems

IRI                                           International Republican Institute

JPPR                                      Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

Kemlu                                   Kementrian Luar Negeri

KPI                                         Komisi Penyiaran Indonesia

KPK                                        Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPS                                      Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KPU                                       Komisi Pemilihan Umum

KPUD                                    Komisi Pemilihan Umum Daerah

LP3ES                                    Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

LSI                                          Lembaga Survei Indonesia

LSM                                       Lembaga swadaya masyarakat

MD3                                      Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

MK                                         Mahkamah Konstitusi

MPR                                      Majelis Permusyawaratan Rakyat

NasDem                               Partai Nasional Demokrat

NTB                                        Nusa Tenggara Barat

NTT                                        Nusa Tenggara Timur

NU                                         Nahdlatul Ulama

PA                                          Partai Aceh

PAN                                       Partai Amanat Nasional

Panlih                                    Panitia Pemilih

PBB                                        Partai Bulan Bintang

PD                                          Partai Demokrat

PDA                                       Partai Damai Aceh

PDI-P                                     Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan

Perludem                            Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Perppu                                 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Persepsi                               Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia

PKB                                        Partai Kebangkitan Bangsa

PKPI                                       Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PKS                                        Partai Keadilan Sejahtera

PNA                                       Partai Nasional Aceh

PPP                                        Partai Persatuan Pembangunan

PTUN                                    Pengadilan Tata Usaha Negara

PTTUN                                  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Puskaptis                             Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis 

SIDALIH                                Sistem Informasi Data Pemilih

TAF                                        The Asia Foundation

TNI                                         Tentara Nasional Indonesia

TPS                                         Tempat Pemungutan Suara

“Pelibatan Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengawasan  Pemilu; Pantau Dan Laporkan Pelanggaran Pemilu,” Perludem, 2014
Download PDF
“Membangun Kesetaraan Berpolitik, Jejak Langkah Penguatan Hak Asasi Politik Penyandang Disabilitas Dan Lansia Marjinal Pada Pemilu 2014 Di Jawa Barat,” B-Trust, 2014  
“Evaluasi Hasil Sementara Quick Count Pilpres 2014,” Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepsi), 2014 Download PDF
“Buku Panduan Anggota Legislatif: Kerja Untuk Rakyat,” Ani Sucipto [et al…], Puskapol UI, 2014
Beli di sini
“Potret Pemilu dalam Sudut Pandang Sengketa Hasil Pemantauan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014,” Veri Junaidi [et al…], Perludem 2014  Download PDF
“Rapat Kerja  dan  Evaluasi  Penyelenggara  Pemilu  Tahun  2014  dan Orientasi Tugas,” KPU Papua, 18 September 2014 Download PDF
“Survey: Pelayanan Disabilitas dalam Pemilu 2014,” Perludem-JPPR, 2014  
“Peta Kekerasan Di Indonesia (Januari-April 2014) Dan Kekerasan Pemilu Legislatif 2014, Program Sistem Nasional Pemantau Kekerasan The Habibie Center, 2014   Download PDF
“Pemilu Aceh 2014 Masih Diwarnai Kekerasan Dan Politik Uang,” Jaringan Pemilu Aceh/JPA (ACSTF-Aceh Institute-Forum LSM Aceh-LBH Banda Aceh-MATA-Solidaritas Perempuan Banda Aceh), 2014 Download PDF
“Konferensi Pers Hasil Pemantauan Pemilu Legislatif 2014,” Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), 2014 (powerpoint) Download PDF
“Pemetaan dan Kajian Cepat Prosentase dan Keterwakilan Permpuan dan Peluang Keterpilihan Calon Perempuan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT),” Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 2014 Download PDF
“Menyapu Dapur Kotor, Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi,” Ani Soetjipto [et al…], Puskapol UI-TAF-Norwegian Embassy  
“Ancaman dan Intimidasi terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Aceh,” Lies Marcoes [et al…], The Asia Foundation (TAF), 2014  
“Pencomotan Perempuan untuk Daftar Calon,” Lia Wulandari [et al…], Perludem-The Asia Foundation (TAF), 2013 Download PDF
“Hasil Survei Nasional Program Partai Politik Dan Kompetensi Calon Presiden 2014,” Survey Polling Indonesia (SPIN), 2014 Download PDF
“Laporan Pemantauan Pemilu 2014,” Masykurudin Hafidz [et al…], JPPR, 2014 Download PDF
“Survei  Prilaku  Pemilih  dan  Political  Linkage:  Kota  Yogyakarta  dan Kabupaten Magelang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014,” Tim Peneliti Research Center for Politik and Government UGM, JPP (Jurusan Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM)-The Asia Foundation, 2014 Download PDF
“Laporan  Evaluasi Pemantauan  Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Luar Negeri,” Migrant Care, 2014 Download PDF
“Penelitian Harapan Publik Terhadap Siaran Pemilu 2014,” Puslitbangdiklat LPP RRI, 2014 Download PDF
“Media Sosial Alat Gerakan Sipil Belajar dari suksesi Jakarta & Masa Depan Indonesia,” AE Priyono [et al…], Public Virtue, 2014  
“Panduan Pemantauan, Korupsi Pemilu,” Ade Irawan [et al…], ICW, 2014 Download PDF
“Studi Pendahuluan Pola Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014,” Kurniawan Zein, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 2014  
“Strengthening Political Participation of Marginalized Women,” The Asia Foundation, 2014  
“Election In Indonesia,” The Asia Foundation (TAF), 2014 Download PDF
“Ancaman dan Intimidasi terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Aceh 2104 di Aceh,” Lies Marcoes [et al…], The Asia Foundation (TAF), 2014  
“Jangan Salah Pilih Lagi, Catatan Politik dan Pemilu Legislatif 2014,” Yusradi Usman, Gayoni Mahara Publishing, 2014 Download PDF
“Jika PDIP Umumkan Jokowi Sebagai Capres Pra Pemilu Legislatif, Enam Parpol Bias Gagal Masuk Senayan,” Ninuk Cucu Suwanti, Sinar Harapan (htpp://www.shnews.), 19 November 2013 Download PDF
“Pemilihan Umum di Indonesia 2014,” Leo Agustino, Prisma, Vol. 33, No. 1, 2014 Download PDF
People Power Dalam Kemenangan Jokowi – Jk,” Lingkaran Survei Indonesia dan Jaringan Isu Publik, 2014 Download PDF
“Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014,” Aditya Perdana [et al…], Puskapol UI-Centre for Political Studies, 2013 Beli di sini
“Anggaran Perjalanan Dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif,” Fitra
Artikel sumber  Download PDF
“Masalah Dalam Pendaftaran dan (Daftar) Calon Anggota DPR dan DPRD,” Sulastio, IPC, 2014 Artikel sumber  Download PDF
“Mengulik Angaran Debat Capres,” Seknas Fitra, 2014
Artikel sumber  Download PDF
“Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian, Tim Peneliti INFID dan LIPI, Pustaka Sempu-INFID-LIPI, 2014
Download PDF
“Pertarungan Capres Pada Media Online. Penelitian Pemberitaan Media Massa Online Terhadap Tokoh Calon Presiden Jelang Pilpres 2014,” Wahyu Subprabowo [et al…], Losta Institute, Yogyakarta, 2014
Download PDF
“Potensi Kebocoran  APBN  2014  Untuk  Kepentingan  Politik  Menjelang Pemilu 2014,” Seknas Fitra, 2014
Download PDF
“Proceeding       Forum   Multilateral         Riset      Kepemiluan:      Mewujudkan Inclusiviness Dalam Pemilu,” Syamsudin Haris [et al…], Pusat Penelitian Politik LIPI – AEC, 2014
Download PDF
“Studi Penjajakan Lembaga Riset Pemilu Di Indonesia,” Prof (Ris.) Dr. Syamsuddin Haris [et al…], Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) - AEC
Download PDF
“Analisis Perolehan Suara Dalam Pemilu 2014, Oligarki Politik Di Balik Keterpilihan Caleg Perempuan,” Puskapol FISIP UI
Download PDF
“Survei Persepsi Pemilih Pemula Pada Pemerintah, Korupsi, Dan Pemilu Nasional 2014,” Transparency International Indonesia, 2014
Download PDF
“Evaluasi Pemilu Legislatif dan Rekomendasi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” (Hasil Diskusi Meja Bundar Pemerhati Pemilu. Jakarta, 30 Mei 2014) Prof. Ramlan Surbakti [et al…] Download PDF
“Evaluasi Pemilu Legislatif dan Rekomendasi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” (Hasil Diskusi Meja Bundar Pemerhati Pemilu. Jakarta, 5 Juni 2014) Titi Anggraini [et al…] Download PDF
“Evaluasi Pilpres 2014 dan Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang,” (Hasil Diskusi Meja Bundar Pemerhati Pemilu. Jakarta, 5 Juni 2014) Titi Anggraini [et al…]
Download PDF
“Survey Nasional Pasca-Pemilihan Presiden 2014,” Lembaga Survei Indonesia (LSI), 2014
Download PDF
“Laporan Penelitian Evaluasi Pemilu 2014” LP3ES, 2014
Download PDF
“Laporan Penelitian Faktor-Faktor Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2014”, LP3ES Download PDF
“Laporan Lengkap Siklus Pemilu Indonesia 2014”, Rumah Pemilu, 2014
Download PDF
“Laporan Survey Nasional Pemilu 2014 Di Indonesia”, IFES, 2014
Download PDF